JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkokoh jalinan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik melalui penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan harapan positif atas kerjasama tersebut. Menurut mantan Wali Kota Solo itu, kerjasama yang dilakukan dengan BPKP guna memperbaiki pengawasan semua lini, mulai dari pelayanan barang dan jasa hingga keuangan.
"Tujuan kita good governance. Pokoknya kita ingin memperbaiki yang belum baik semua lini. MoU tadi sudah konkret, penjelasannya jelas sekali," ujar Jokowi kepada Kompas.com usai acara penandatanganan yang dilakukan di Auditorium Gandhi Gedung BPKP, Jl Pramuka, Nomor 3, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/10/2012).
Jokowi kemudian menceritakan pengalamannya dalam mengelola anggaran ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya, kala itu, total anggaran di Solo hanya mencapai Rp 3,5 Triliun. Namun, ketika di Jakarta, anggaran mencapai Rp 180 Triliun selama lima tahun ke depan.
Untuk itu, ia berharap kerjasama tersebut dapat membantu dirinya dalam mempertimbangkan sebuah kebijakan.
"Mungkin akan terlihat dalam dua atau tiga tahun di DKI, sehingga waktu kami mengeksekusi, dengan ditemani BPKP, semua bisa berjalan dengan baik," lanjut Jokowi.
Kepala BPKP Mardiasmo mengungkapkan, keberhasilan kerjasama tersebut bukan hanya bergantung pada keberhasilan institusinya melakukan audit, baik keuangan maupun aset Pemprov. Namun, juga bergantung pada karakter kepemimpinan kepala daerah.
"Itu sangat tergantung pada turn of top, semua tergantung pada pimpinannya. Dengan reward and punishment, saya kira bisa searah," ujarnya.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya yang telah menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tercatat tiga keberhasilan kerjasama tersebut adalah Pemprov DKI mendapat opini dari BPK RI atas laporan keuangan dari 'disclaimer' pada tahun 2007, menjadi opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' pada tahun 2011.
Selain itu, BPKP juga telah membantu Pemprov DKI dalam hal pengelolaan aset termasuk inventarisasi aset daerah. Tak hanya itu, BPKP membantu kelancaran pembangunan di DKI seperti mencari solusi hambatan kelancaran Kanal Banjir Timur (KBT), Monorel dan lainnya.
Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
Anda sedang membaca artikel tentang
Jokowi Gaet BPKP Awasi Anggaran Pemprov DKI
Dengan url
http://terapialamind.blogspot.com/2012/10/jokowi-gaet-bpkp-awasi-anggaran-pemprov.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jokowi Gaet BPKP Awasi Anggaran Pemprov DKI
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Jokowi Gaet BPKP Awasi Anggaran Pemprov DKI
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar