Register
Get Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
"Reses ini penting karena menjelang pemilu, incumbent mencalonkan lagi, ini kesempatan untuk mensosialisasikan diri. Saya lihat mereka sibuk ke daerah pemilihannya," kata Winantuningtyas.
Ia menyampaikan, anggaran reses tiap-tiap anggota DPR disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Dalam penentuan anggaran tersebut, semua dibatasi oleh indeks yang telah ditetapkan sesuai aturan.
Saat diminta menyampaikan detail anggaran reses tersebut, Winantuningtyas tak bersedia menjawabnya. Namun ia sampaikan bahwa untuk daerah pemilihan di Kalimantan, dana reses yang diberikan mencapai sekitar Rp 150 juta.
"Mengenai sanksi (dana reses untuk kampanye) itu kewenangan Bawaslu. Tapi kita memang sulit mengawasi, dan Badan Kehormatan (DPR) tak mungkin menindak kalau tak ada laporan," ujarnya.
Editor : Caroline Damanik
"Saya dukung yang terbaik untuk Pak Gita," kata Taufik, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Menurut Taufik, Gita merupakan seorang tokoh yang tidak sekadar dikenal, tetapi juga memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai seorang pemimpin. Atas dasar itu, Taufik mengaku akan selalu memberi dukungan kepada Gita.
"Jadi enggak jadi (presiden), saya tetap dukung. Menjadi pemimpin itu bukan cuma sekadar nama atau tampang, tapi juga harus isi," ujarnya.
Taufik Hidayat telah resmi terjun dalam ormas politik bersama Barindo. Barindo merupakan ormas independen yang menyatakan mengedepankan kepentingan umum, bukan golongan atau sektarian. Misi utama ormas yang berdiri sejak 2006 ini adalah menjadi lokomotif perubahan dalam proses demokratisasi dan mencetak kader-klader pemimpin bangsa yang memiliki visi sesuai dengan potensi dan relevansi geopolitik Indonesia.
Pada Agustus 2013 lalu, Gita Wirjawan terpilih sebagai Ketua Umum Barindo dalam Musyawarah Nasional II di Surabaya. Pada 10 November, peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat itu akan mengukuhkan pengurus Barindo periode 2013-2018 di Jakarta. Dalam acara tersebut, Taufik didapuk sebagai ketua pelaksananya.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Priyo menjelaskan, pembahasan mengenai usul Komisi II tentang 65 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) telah dibahas dalam waktu yang cukup lama di Komisi II DPR.
Menanggapi protes dari Gubernur Papua, Priyo meminta Komisi II dan pemerintah selanjutnya agar melibatkan pemimpin daerah setempat dalam pembahasannya.
"Karena ada pejabat terkait di tingkat Gubernur tapi tidak dilibatkan. Kemarin saya ditelepon Gubernur Papua, semacam protes, mereka merasa ditinggalkan dan tidak diajak serta dalam mempersiapkan pemekaran di Papua," kata Priyo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Ia juga mengimbau agar Komisi II DPR dan pemerintah tak menutup peluang koreksi pada RUU tersebut jika memang diperlukan. Tujuannya agar pembahasan bisa berjalan baik dan mengeluarkan Undang-Undang yang disetujui semua pihak.
"DPR harus membuka diri untuk kemungkinan membahas kembali, kalau perlu dikoreksi. Silakan saja Mendagri dan DPR mematangkan di rapat-rapat itu," ujarnya.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR telah memutuskan memberi persetujuan pada usul Komisi II tentang 65 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Salah satunya adalah usulan pemekaran delapan provinsi.
Dalam pidatonya di paripurna tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan, delapan provinsi itu adalah Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya.
Marzuki menyampaikan, faktor yang mendorong pembentukan DOB antara lain adalah faktor perbatasan daerah dengan negara lain dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, jumlah penduduk, potensi daerah dan potensi ekonomi, memperpendek rentang kendali, aspek pertahanan, keamanan dan alasan historis, serta kultural dan budaya.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
"Laporan yang mengatakan bahwa saya melakukan kekerasan atau menampar atau sejenis itu sama sekali tidak benar. Saya hanya memarahi semua petugas di bandara yang berseragam kuning coklat dengan slayer kuning garis-garis yang mengurus proses boarding di bandara," tulis Azlaini, Selasa (29/10/2013).
Azlaini mengetahui dari beberapa media bahwa dirinya dilaporkan ke Polsek Bukit Raya oleh seorang perempuan dari staf penerbangan Garuda. Azlaini merupakan penumpang pesawat Garuda GA 277 Pekanbaru-Medan dengan keberangkatan pukul 07.45, Senin (28/10/2013). Peristiwa itu terjadi ketika ia dan penumpang pesawat lainnya diminta segera naik ke pesawat. Namun, saat itu ternyata penumpang diminta menunggu di luar Gate I karena bus belum tiba.
"Kalau busnya belum stand by, mengapa penumpang disuruh boarding dan berjejal berdiri? Petugas tidak menjawab hanya cengar-cengir saja," kata Azlaini.
Setelah naik, bus sempat berhenti selama sekitar 15 menit. Saat itu pintu tertutup. Azlaini pun meminta sopir bus untuk membuka pintunya. Namun, bus tak juga jalan menuju pesawat. Sekitar 20 menit, penumpang menunggu. Azlaini kemudian menanyakan alasan bus berhenti selama itu.
"Ketika ditanya kepada petugas yang ada di situ, tak ada informasi yang jelas. Saya meminta kepada petugas agar manajernya datang ke gate manual untuk menjelaskan mengapa sampai 20 menit telantar di situ," katanya.
Namun, tak ada yang bisa menjawabnya. Menurut Azlaini, ia sudah habis kesabaran sehingga saat itu langsung marah dan membentak salah seorang petugas perempuan yang ada di tempat tersebut.
"Karena mereka tidak bisa menjawab, saya langsung marah dan membentak salah seorang petugas yang kebetulan perempuan," ujarnya.
Sementara itu, Budi, anggota Ombudsman, mengatakan, pihaknya akan kembali meminta klarifikasi secara lengkap kepada Azlaini ketika tiba di Jakarta. Ombudsman berencana menggelar rapat terkait kejadian itu.
"Sudah mengusulkan supaya nanti kalau memungkinkan untuk diadakan rapat pimpinan membahas ini," kata Budi.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
“Kalau pihak-pihak yang terkait itu mengenai dugaan pencucian uang beberapa pihak di Provinsi Banten itu sudah kami sampaikan ke KPK sebelum penangkapan Akil kira-kira tiga bulan yang lalu,” kata Agus di Jakarta, Senin (28/10/2013), ketika ditanya mengenai data transaksi Tubagus Chaeri Wardana dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Adapun, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan merupakan adik Atut yang menjadi tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Kasus ini juga melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar dan pengacara Susi Tur Andayani.
“Lalu kan ada yang sudah ditahan, dan lagi-lagi kita melakukan pendalaman yang sudah ditahan, karena kalau tidak, nanti proses penyidikan tidak terlalu mudah,” sambung Agus.
Saat ditanya soal data aliran dana terkait penyelidikan KPK terhadap proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten 2010-2012, Agus kembali mengatakan bahwa PPAT sudah menyerahkan data terkait sejumlah pihak di Pemprov Banten kepada KPK.
“Pokoknya gini lah, kalau saya, dugaan korupsi dan pencucian uang di Pemda Banten itu sudah saya serahkan sebelum proses tangkap tangan itu, kira-kira tiga bulan yang lalu saat bulan puasa,” katanya.
Selain menyidik kasus dugaan suap pilkada Lebak, KPK menyelidiki proyek pengadaan alkes di Banten dan di Tangerang Selatan. Beberapa waktu lalu petugas KPK mendatangi Dinas Kesehatan di Tangsel dan di Serang, Banten.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diamanatkan bahwa kebutuhan dasar termasuk air minum dan sanitasi harus dapat dipenuhi di akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu pada akhir tahun 2019. Artinya, pada tahun tersebut seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang sehat. Dalam hal ini masih diperlukannya penambahan akses air minum untuk 108 juta jiwa dan akses sanitasi untuk 123 juta jiwa.
Untuk informasi, adanya permasalahan air minum dan sanitasi yang dihadapi saat ini yakni :
Menghadapai masalah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun strategi yang tepat untuk menyediakan air minum yang berkelanjutan akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim. Dibutuhkan suatu konsep pengamanan air minum yang dapat menjamin penyediaan air minum yang berkelanjutan, yang melibatkan sektor sanitasi dalam rangka perlindungan sumber air bersih.
Konsep tersebut dikenal dengan Water Safety Plan (WSP) atau Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang dikembangkan oleh WHO dan sudah banyak negara yang mengadopsi konsepnya, diantaranya Indonesia. RPAM adalah pengendalian kualitas pelayanan air minum dari hulu hingga hilir dengan melihat dari hasil proses manajemen resiko. Di Indonesia, RPAM dibagi menjadi 3 kelompok yaitu RPAM untuk adanya resiko pada sumber air, RPAM untuk Penyelenggara SPAM, dan RPAM untuk Konsumen.
Adapun prinsip RPAM di Indonesia adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K). Pada Tahun 2012, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan konsep RPAM untuk Penyelenggara SPAM yang telah diujicobakan pada PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin.
RPAM menggambarkan secara detil bahaya dan besarnya resiko dalam setiap tahapan proses penyediaan air minum. Selanjutnya menyusun rencana tindakan pengendalian dan rencana perbaikan, strategi komunikasi, penyusunan Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK), serta pemantauan dan evaluasi. Tahun 2013, pelaksanaan RPAM sudah dilakukan di 3 kota PDAM, yaitu: PDAM Kota Malang, PDAM Kota Payakumbuh, dan PDAM Kota Salatiga.
Dan salah satu kegiatan kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk peduli pada sanitasi dan air minum adalah menyelenggarakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN). Acara ini merupakan agenda nasional yang sekaligus memperkuat komitmen pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia. KSAN diselenggarakan 2 tahun sekali dan telah berlangsung tiga kali sejak 2007.
Harapan dari penyelenggaraan KSAN ini dapat meningkatkan kepedulian dan sinergi semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat yang akan merasakan pentingnya sanitasi dan air minum. Upaya pihak-pihak tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian target-target pembangunan pada sektor sanitasi dan air minum yakni RPJPN 2005-2025.
KSAN 2013 akan diselenggarakan pada tanggal 29 - 31 Oktober di Balai Kartini, Jakarta yang mengangkat tema “Sanitasi dan Air Minum untuk Indonesia Lebih Sehat: Bangun Sanitasi, Jangkau Air Minum”. Acara KSAN akan dihadiri oleh sekitar 2.500 pengunjung dari berbagai kalangan.Baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat umum lainnya.
Didalam rangkaian acara KSAN 2013 ini terdapat dua agenda besar yaitu Konferensi dan Festival. Pada acara konferensi akan diisi dengan berbagai diskusi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan pemangku kebijakan lainnya serta para pelaku lainnya. Konferensi KSAN ini rencananya akan dihadiri oleh 1.500 peserta, antara lain dari Perwakilan kementerian/ Lembaga, kepala daerah, duta besar negera sahabat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insitusi pendidikan, sekolah, pihak swasta dan masyarakat umum.
Sedangkan, di acara Festival “Sanitation City” terdapat rangkaian acara yang sangat menarik seperti pameran, aktivitas komunitas, mini talkshow, pertunjukan boneka, musik, hingga beragam lomba yang akan mendatangkan hadiah. (adv)
Editor : advertorial
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada seluruh pengurus Demokrat untuk menghadapi serangan dari berbagai pihak. SBY menilai serangan terhadap Demokrat sudah melampaui batas.
Instruksi itu disampaikan SBY saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).
"Kita juga patriot dan pejuang bangsa. Kalau tahu tidak adil dan serangan melampai batasan, melampaui kepatutan, maka para kader harus bicara. Jangan hanya diam, jangan tiarap," kata SBY disambut teriakan dari sekitar 10.000 pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia.
Jajaran Demokrat yang hadir mulai dari Majelis Tinggi, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, sampai pengurus anak cabang di Indonesia. Hadir pula para pendiri Demokrat.
SBY mengatakan, hanya kader korup yang takut menghadapi serangan itu.
"Mengapa harus takut? Mengapa digebuki, dihabisi diam saja?," katanya.
Sebagai Presiden, SBY mengaku tidak ingin negara membiarkan praktek-praktek tidak benar yang jauh dari rasa keadilan. Ia mengakui memang ada kader Demokrat yang salah.
"Tapi jangan cara menyerang dan habisi melampaui batas sehingga merobek rasa keadilan. Tebang pilih itu tidak baik," kata dia.
Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elit partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Anas menjabat Ketum Demokrat.
Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.
Editor : Caroline Damanik
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ini menyampaikan, dirinya pernah dipanggil Dewan Kehormatan (Wanhor) sekitar tahun lalu terkait masalah yang menimpa mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saat itu, Jhonny memenuhi panggilan Wanhor dan memberikan klarifikasi sesuai yang dibutuhkan.
Jhonny menegaskan, Wanhor berhak memanggil semua kader partai yang dianggap perlu. Baginya, hal itu sudah menjadi ketentuan partai dan tidak perlu dibesar-besarkan. Lebih jauh, Jhonny juga menyampaikan, jika SBY meminta Wanhor memanggil Pasek, tujuannya adalah untuk mencari tahu informasi mengenai peran Pasek dalam beredarnya kabar penculikan Subur Budhisantoso, salah seorang pendiri Partai Demokrat, oleh Badan Intelijen Negara.
Ada pun selebihnya, SBY dikatakannya hanya memberi arahan agar para kader Demokrat tak ceroboh bersikap jelang datangnya waktu pemilihan umum 2014.
"Pemanggilan itu protap, bukan perasaan, masa orangtua tidak boleh panggil anak? Wanhor itu tugasnya mendapatkan informasi, jangan curiga, datang saja," ujarnya.
Untuk diketahui, politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengaku sangat terganggu dengan isi pesan (SMS) yang ditengarai dikirim oleh SBY pada para petinggi Partai Demokrat. Dengan tegas Pasek mengaku memiliki niat untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum demi menuntaskan spekulasi yang berkembang.
Pasek menyampaikan, dirinya merasa terganggu dengan isi dari pesan tersebut yang secara eksplisit menyebut namanya sebagai aktor di balik kabar penculikan Subur Budhisantoso oleh BIN. Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengaku memiliki alibi dan bukti kuat untuk mematahkan tudingan tersebut.
Ia melanjutkan, niatnya untuk menempuh jalur hukum didasari isi SMS yang menyiratkan jika SBY menerima informasi dari seseorang sebelum menudingnya. Menurut Pasek, orang yang menjadi pembisik ini harus diungkap.
"Saya sangat ingin tahu pak SBY mendengar dari siapa tentang pernyataan diculik yang katanya saya pelakunya. Beliau mendapat input informasi yang menyesatkan. Kalau saya tahu, pasti saya hadapi orangnya," ujar Pasek.
Editor : Caroline Damanik
"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).
Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya.
"Jadi mari kita jalin kerja sama. Jadi posisinya itu tidak kita anggap sebagai suatu ormas yang terkesan berbeda. Tapi ini mitra kita. Kita manfaatkan secara maksimal," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Ia mengatakan, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. "Misalnya ormas lingkungan hidup, Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) atau dinas kehutanan bisa ajak bekerja sama," katanya.
Menurutnya, tujuan utama pendirian ormas sebenarnya bersifat mulia. "Masyarakat madani itu ingin selalu ada partisipasi sosial. Kalau di Indonesia dibentuk dalam lembaga ormas. Banyak ormas-ormas yang baik yang ingin membentuk pengabdian kepada masyarakat," lanjutnya.
Tetapi, katanya, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
"Jadi intinya Mabes Polri akan hadirkan paksa Budi Mulya pada masa sidang berikutnya, sekitar 25 November 2013," kata Bambang.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini menjelaskan, batalnya pemanggilan paksa Budi Mulya pada hari ini karena miskomunikasi antara DPR dan Polri. Akan tetapi, dalam rapat Timwas semuanya telah diluruskan, dan Polri akan menghargai tugas serta kewenangan DPR sesuai dengan Undang-Undang MPR/DPR/DPD dan DPRD.
Bambang menegaskan, kehadiran Budi Mulya dalam rapat bersama Timwas Century dianggapnya sangat penting karena yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Rencananya, Timwas akan mendalami kebijakan Bank Indonesia menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.
"Mabes (Polri) dapat memahami, karena kalau tidak, kita akan memanggil Kapolrinya," ujar Bambang.
Rencana Timwas memanggil paksa Budi Mulya pada hari ini kandas setelah terganjal mekanisme pemanggilan paksa Mabes Polri. Pemanggilan paksa terpaksa dilakukan karena Budi selalu mangkir dengan alasan yang tak dapat diterima dari dua panggilan Timwas sebelumnya pada 25 September dan 2 Oktober 2013.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Ia mengungkapkan, PDI Perjuangan tak menutup mata dengan segala kritik dan masukan. Bahkan, menurutnya, Jokowi juga membutuhkan masukan agar tak larut dalam euforia karena elektabilitasnya terus meroket.
"Jokowi sebagai manusia juga butuh second opinion. Saya yakin Pak Jokowi butuh diingatkan," kata Maruarar, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat ini menegaskan, bagi PDI Perjuangan, Jokowi merupakan kader potensial yang memberi dampak positif ke internal partai.
Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga juga menyampaikan hal senada. Kritik yang dilayangkan baik terhadap kader dan partai akan tetapp ditanggapi positif.
"Ya bagus, kan dari survei kami di atas terus. Sekarang (survei LSI) berbeda, ini jadi pengingat kami, daripada lupa diri, kan bahaya," ujarnya.
Pada Minggu (20/10/2013), peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi bukanlah jaminan dirinya diusung menjadi calon presiden di 2014. Berdasarkan survei terbaru LSI, peluang PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai capres sangat kecil dan condong hanya sebagai wacana belaka.
Adjie menjelaskan, kecilnya peluang Jokowi menjadi capres dikarenakan mantan Walikota Solo itu bukan termasuk pimpinan di struktural PDI Perjuangan. Berdasarkan pengalaman di pemilu 2004 dan 2009, partai politik cenderung terbiasa mengusung ketua umum, atau pengurus struktural sebagai capresnya.
"Jokowi hanya menjadi capres wacana. Jokowi bukan pemimpin struktural partai yang nasib pencapresannya tergantung pada kebaikan orang (Megawati) atau koalisi partai lain di luar PDIP," kata Adjie.
Sebagai alternatifnya, Jokowi memiliki peluang besar untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya. Survei LSI ini dilakukan pada 12 September 2013 sampai 5 Oktober 2013. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden awal sebanyak 1200 responden. Proses wawancara menggunakan kuisioner dan tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
"Saya belajar dari kampanye Pak Jokowi. Bahkan, saat dia naik namanya, itu karena Esemka. Esemka ini mobil murah bukan? Kok sekarang Jokowi malah nolak mobil murah, saya sedih," ujar Nurhayati, di Kompleks Parlemen, Senin (21/10/2013).
Nurhayati menilai, Jokowi seharusnya menolak keberadaan mobil mewah. Masyarakat, kata dia, memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Sikap Jokowi yang menolak kebijakan mobil murah memang sempat menyedot perhatian beberapa bulan lalu. Ia memilih berseberangan dengan pemerintah pusat. Alasan Jokowi, keberadaan mobil murah hanya akan menambah kemacetan Jakarta.
Namun, ia menyadari tak bisa berbuat apa pun lantaran pemerintah pusat akhirnya menerbitan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 33/M-IND/PER/7/2013.
Selain soal mobil murah, Nurhayati sempat mengkritik Jokowi dengan kasus kebakaran besar yang terjadi di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara. Hal ini disampaikannya menanggapi program 100 hari Jokowi di Ibu Kota. Setelah melontarkan pernyataan itu, Nurhayati pun banyak dikritik pembaca. Terkait hal ini, Nurhayati mengaku tak gentar meski sikapnya berseberangan dengan publik. Ia mengatakan, hanya menyampaikan fakta yang ada.
"Saya tidak takut kritik. Bicara kebenaran itu pahit memang," katanya.
Anggota Komisi VIII DPR itu juga tak peduli jika kritiknya ini justru disikapi candaan oleh Jokowi. Jokowi sempat menanyakan alasan banyaknya kebakaran di Ibu Kota dikaitkan dengan program 100 harinya.
"Terus yang bakar siapa, yang bakar saya?" canda Jokowi.
"Ya memang yang dulu, Pak Foke yang bakar? Saya berikan solusi kepada Pak Jokowi untuk segera lakukan training kebakaran, siapkan blanwir di daerah kumuh," kata Nurhayati.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Namun, tak ada yang mau memberikan kepastian siapa sebenarnya sang Bunda dan bagaimana sepak terjangnya. Yang pasti, sejumlah fotonya dengan para pejabat beredar. Setidaknya, ada 10 foto yang telah beredar. Dalam foto itu, seorang wanita yang disebut sebagai Bunda Putri memiliki rambut pendek di atas bahu, berponi, dan memiliki tubuh yang terlihat kurus. Dia juga selalu mengenakan kaca mata.
Berikut daftar 10 foto Bunda Putri yang telah beredar di dunia maya:
Foto wanita yang disebut sebagai Bunda Putri pertama kali beredar dengan Sekretraris Kabinet Dipo Alam. Wanita itu mengenakan baju hitam, sedangkan Dipo mengenakan baju safari berwarna abu-abu. Keduanya berpose sambil berdiri berdempetan dan tersenyum.
Dipo langsung mengklarifikasi foto yang beredar itu melalui akun Twitter-nya, @Dipo Alam Seskab. Dia membantah kenal dengan wanita dalam foto itu. Menurutnya, sebagai pejabat bisa foto bersama siapa pun. Dia juga mengaku tak tahu siapa Bunda Putri.
“Sebagai pejabat publik saya banyak berfoto dgn masyarakat, yg pasti saya tdk tau & kenal siapa Bunda Puteri, dan tdk berurusan dgn dia,” tulis Dipo pada akun Twitter-nya, Sabtu (12/10/2013)
2. Bunda Putri dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
Foto Purnomo dengan wanita yang diduga Bunda Putri juga beredar. Wanita itu mengenakan setelan jas berwarna hitam dan berdiri di samping Purnomo. Saat dikonfirmasi oleh Kompas, Purnomo membenarkan wanita yang foto bersamanya adalah Bunda Putri. Namun Purnomo mengatakan, ia tidak mengenal khusus Bunda Putri.
Purnomo menjelaskan, foto itu diambil sekitar 8-10 tahun lalu ketika dirinya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka tak hanya foto berdua, tapi bersama dua orang lainnya yaitu pendiri Petronas, Tan Sri Azizan, dan seorang lainnya yang tak diingat oleh Purnomo.
Purnomo mengatakan, saat itu Bunda Putri diketahuinya adalah pihak dari Petronas. Namun, setelah acara itu, Purnomo mengaku tak pernah lagi melihat Bunda Putri
Sutiyoso tampak akrab saat foto dengan wanita yang diduga Bunda Putri. Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini duduk santai di sofa mengenakan baju berkerah berwarna biru. Sedangkan wanita itu berdiri di belakang sofa dengan membungkukkan badannya hingga mendekat ke Sutiyoso yang sedang duduk. Wanita berambut pendek itu terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam-putih.
Mengenai foto ini, Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos itu mengaku tak ingat waktu dan lokasi foto diambil, serta tak kenal dengan Bunda Putri.
“Saya enggak inget dan enggak kenal. Saya nyari kaosnya saja sudah enggak ada. Berarti sudah lama banget (foto diambil). Saya juga ikut penasaran siapa Bunda Putri itu,” tulis Sutiyoso melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (18/10/2013).
4. Bunda Putri dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin
Foto Hilmi dengan wanita yang sama terlihat sedang duduk di atas kursi putih.
Hilmi nampak tertawa dan Bunda Putri tersenyum. Dalam foto itu, Hilmi mengenakan peci putih dan pakaian hitam, sedangkan wanita itu mengenakan pakaian hitam dan syal pada lehernya. Telihat perhiasan Bunda Putri seperti anting, serta cincin dan gelang di tangan kiri dan kanannya.
Belum ada konfirmasi dari Hilmi terkait foto ini. Berdasarkan pengakuan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Hilmi adalah orang yang memperkenalkannya dengan Bunda Putri. Luthfi mengaku pertama kali bertemu Bunda Putri di Rumah Hilmi. Bunda Putri juga diketahui kenal dengan putra Hilmi, yaitu Ridwan Hakim. Ridwan menyebut Bunda Putri sebagai mentor bisnisnya.
5. Bunda Putri dan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng
Ada dua foto yang beredar antara Andi dan wanita yang diduga Bunda Putri. Pertama ketika Andi sedang bermain catur dan wanita itu berdiri di belakang melihat Andi. Kedua, foto Andi yang diapit istrinya dan wanita yang diduga Bunda Putri.
Foto itu terlihat berada di sebuah rumah. Dalam foto, wanita berkacamata itu memiringkan kepalanya dan terlihat seperti menyandar di bahu Andi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu.
Adik Andi, yaitu Andi Zularnaen Mallarangeng alias Choel mengakui keluarga besarnya mengenal Bunda Putri. Namun, dia sendiri mengaku lupa dengan nama asli Bunda Putri.
Sementara itu, seorang kerabat Bunda Putri yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Andi pernah datang ke rumah Bunda Putri di Desa Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
6. Bunda Putri dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
Giliran Gita yang fotonya beredar dengan wanita yang disebut Bunda Putri. Foto Gita agak berbeda dengan lainnya. Bunda Putri hanya terlihat dari samping sedang menyematkan sebuah pin di baju Gita. Gita mengenakan jaket berwarna biru tua, sedangkan wanita itu mengenakan pakaian putih dan selendang merah.
7. Bunda Putri dan Faisal Basri
Foto ‘Bunda Putri’ juga terlihat berada dalam satu meja makan dengan seseorang yang disebut Faisal Basri. Foto itu memperlihatkan Bunda Putri sedang berbicara dengan orang lain. Sementara Faisal yang mengenakan kemeja batik duduk di sebelahnya. Foto ini sebelumnya beredar di situs media online.
8. Bunda Putri dan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Agum Gumelar
Wanita berambut pendek itu juga foto bersama dengan Agum Gumelar. Gumelar yang mengenakan kemeja biru itu terlihat memegang pundak Bunda Putri. Mereka foto bersama dua orang lainnya dan saling tersenyum. Kompas.com belum memperoleh konfirmasi dari Agum Gumelar terkait foto ini.
9. Bunda Putri dan Menteri Pertanian Suswono
Belakangan juga muncul foto Bunda Putri dan Suswono. Keduanya terlihat berada dalam sebuah acara resmi. Ada beberapa foto yang beredar. Di antaranya, ketika Suswono yang mengenakan kemeja batik, duduk satu baris di paling depan dengan wanita itu. Mereka terlihat berada dalam sebuah acara yang dihadiri banyak orang. Kemudian berada dalam satu ruangan yang beralaskan karpet merah. Dalam ruangan itu hanya terlihat ada sebelas orang yang sedang duduk .
Ketika bersaksi di sidang kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi, Suswono mengaku kenal dengan Bunda Putri, namun tak tahu nama aslinya. Kader PKS ini mengatakan pernah ke rumah Bunda Putri di Pondok Indah hanya untuk menanyakan adik Wakil Presiden RI Boediono, Tuti Iswari. Foto yang disebut Bunda Putri dan wanita yang diduga adik Boediono itu juga beredar di dunia maya.
10. Bunda Putri dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis
Foto Cornelis yang beredar bersama ‘Bunda Putri’ sama dengan Suswono. Dalam foto itu ternyata tampak wajah Cornelis yang sedang duduk. Dalam foto lainnya, Cornelis, Bunda Putri, dan Suswono terlihat sedang berjalan ke luar dari ruangan beralaskan karpet merah dan melewati sebuah pintu yang juga berwarna merah. Bunda Putri mengenakan pakaian berwarna hitam dan syal hijau. Dia juga menenteng tas berwarna hitam.
Siapa Sang Bunda?
Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman percakapan telepon antara putra Hilmi, Ridwan Hakim, Luthfi, dan Bunda Putri yang diputar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir Agustus lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Luthfi menyebutkan Bunda Putri dapat mengondisikan decision maker atau pengambil keputusan.
Menurut Luthfi, Bunda Putri bukan istri dari seorang pejabat di Kementerian Pertanian. Suaminya adalah orang asing dan sudah meninggal dunia.
Dalam kesaksiannya di persidangan, Luthfi juga mengatakan Bunda Putri biasa menghubungkan antar dewan pembina partai. Selain itu, menurut Luthfi, Bunda Putri dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena tahu rencana kebijakan reshuffle kabinet Indonesia Bersatu.
Kesaksian Luthfi ini sempat membuat Presiden geram dan menyatakan Luthfi bohong 1000 persen.
Telah banyak beredar foto seseorang yang disebut Bunda Putri. Perbincangan tentangnya pun tak ada habisnya, seperti di media sosial Twitter. Namun, publik hingga kini masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bunda Putri?
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, yang juga mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi, menilai bahwa secara substansi Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua hari lalu dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK. Menurutnya, jika Perppu ini ditolak DPR, maka praktik kongkalingkong dalam penanganan perkara di MK akan sulit ditekan.
"Kalau ditolak, ke depan akan ada rekrutmen dua hakim konstitusi pengganti AM (Akil Mochtar) dan Harjono. Kalau belum ada perppu ini, akan terjadi MKK atau menolong konco-konco," kata Refly dalam diskusi bertajuk "Ada Ragu di Balik Perppu” di Jakarta, Sabtu (19/10/2013).
Refly yang dimintai pendapat oleh Pemerintah dalam menyusun Perppu ini menilai tidak ada yang salah dengan tiga substansi perppu itu. Perppu itu mengatur tambahan syarat menjadi hakim konstitusi, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Untuk syarat menjadi hakim konstitusi, Refly menilai tepat jika dalam perppu, calon hakim konstitusi disyaratkan tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling cepat tujuh tahun.
"Yang pertama, menyatakan bahwa persyaratan hakim konstitusi tidak boleh dari parpol kecuali sudah berhenti tujuh tahun, bagus enggak tuh?" katanya.
Mengenai proses seleksi dan pengajuan calon hakim konstitusi, Refly menilai tidak ada salahnya jika melibatkan panel ahli independen yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Ia berpendapat, pelibatan panel ahli tidak akan membatasi kewenangan Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan calon hakim konstitusi.
"Ada uji kapasitas, netralitas, track record, dan lain-lain. Sekarang saya tantang, di mana jeleknya melibatkan panel ahli independen? Hak mengusulkan tetap di DPR, MA, dan Presiden. Panel ahli menguji kepatutan dan kelayakan saja, tapi dia tidak menentukan orang yang itu masuk," kata Refly.
Dia menyatakan, pengawasan hakim yang diatur melalui Perppu MK ini tidak melanggar konstitusi. Perppu tidak melibatkan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi. Hakim konstitusi akan diawasi oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya independen, bukan oleh KY. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terdiri dari orang-orang yang dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat, yakni mantan hakim MK, praktisi hukum, akademisi di bidang hukum, dan tokoh masyarakat yang usianya kurang lebih 50 tahun.
"Dengan adanya majelis kehormatan, perilaku menyimpang yang dilakukan hakim seperti itu tidak bisa dilakukan. Selama ini kan jeruk makan jeruk, kita adukan perilaku AM (Akil Mochtar) ke AM sendiri dan dia yang menentukan perlu majelis kehormatan atau tidak," ujar Refly.
Sementara itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Syarifuddin Suding, mengatakan bahwa yang dipermasalahkan DPR bukan substansi perppu, melainkan soal dasar hukum perppu tersebut. "Cantolan hukumnya di mana? Apakah ini bertentangan dengan UUD atau tidak karena kita di situ konteksnya," kata Suding. DPR akan membahas perppu ini pada November mendatang.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
“Kita berharap bahwa juga perlu kesehatannya karena kalau sudah berumur, perlu juga kesehatannya diperhatikan agar saat memberikan keterangan kepada penyidik baik,” kata Luhut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (18/10/2013) seusai menjenguk Andi.
Luhut mengatakan, kliennya dalam keadaan sehat setelah menginap sehari di Rutan KPK. Andi, katanya, berbagi kamar dengan dua tahanan yang lain.
“Dia di dalam satu kamar bertiga, cukup baik, artinya di dalam tahanan sesuai ketentuan di sana,” ujarnya.
Selama berada di rutan, menurutnya, Andi tetap rajin berolahraga. Dia juga mengisi hari-harinya dengan membaca buku. Kendati demikian, menurut Luhut, ada hal yang dikeluhkan kliennya selama berada dalam tahanan. Dia mengatakan, selama ditahan di Rutan KPK, Andi kurang mendapatkan informasi mengenai perkembangan dunia luar melalui pemberitaan.
“Sedikit ada keluhan, barangkali ketentuannya memang begitu, dia tidak ada informasi, tidak ada televisi di dalam, tidak ada koran di dalam, jadi itu yang dikatakan tadi. Tapi buku bisa dia baca,” tutur Luhut.
Sejauh ini, menurut Luhut, Andi menerima penahanannya. Pihak Andi pun tidak berniat mengajukan keberatan atas penahanan yang dilakukan KPK sepanjang penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur. Andi berharap agar proses penahanan ini dapat mempercepat penuntasan kasusnya.
“Buat dia (Andi), lebih cepat dibuktikan siapa yang bersalah dalam perkara ini, lebih baik, dan dia tidak pernah menantang kewenagan KPK untuk melakukan penahanan, tapi poinnya penahanan harus dilakukan secara benar,” ujar Luhut.
Editor : Caroline Damanik
"Soal independensi pemilu, tahun ini tahun politik. Saudara kalau jadi akan diangkat oleh Presiden, katanya kekurangan Anda terlalu loyal kepada atasan. Kompolnas menambahkan kata 'terlalu' ini jadi masalah menjelang Pemilu," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo kepada Sutarman.
Menurut Bambang, sikap Sutarman yang terlalu loyal justru merupakan sebuah kelemahan. Oleh karena itu, ia pun mempertanyakan komitmen Sutarman yang sebelumnya menyebutkan akan menjamin netralitas Polri dalam Pemilu 2014.
"Apakah nanti kalau diperintahkan Presiden untuk mendukung partai tertentu, apakah saudara berani menolak dan mempertaruhkan jabatan jika dapat tekanan dari presiden untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kami butuh komitmen Anda," ucap Bambang.
Sebelumnya, Sutarman menyinggung berkali-kali soal netralitas Polri dalam Pemilu 2014. Netralitas itu pun masuk dalam peringkat teratas dalam daftar 12 program prioritas yang dibuatnya jika lolos menjadi Kapolri.
"Saya berkomitmen untuk menjamin dan menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2014," ucap Sutarman.
Ia mengatakan, pengamanan Pemilu 2014 akan dilakukan melalui pemantapan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Ia juga menegaskan anggota Polri tidak akan memihak dan tidak terlibat politik praktis.
Editor : Caroline Damanik
Tubagus Chaery Wardana alias Wawan meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Adik dari Ratu Atut yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. | TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
"Wawan sudah kami telusuri dan sebagian sudah dikirim ke KPK, tapi masih kami proses lagi. Tidak terlalu banyak, hanya sekitar Rp 1 miliar lebih," ujar Kepala PPATK M Yusuf di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).
"Pengusaha kan penghasilannya besar. Cuman nanti perlu dicari tahu oleh KPK ini uang untuk siapa dan untuk proyek mana saja," imbuh Yusuf.
Wawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten ke Ketua MK non-aktif Akil Mochtar. Selain Wawan, dalam kasus tersebut, Akil dan juga pengacara Susi Tur Andayani ditetapkan sebagai tersangka.
Di dalam perkembangan kasus ini, KPK juga mencekal Ratu Atut Chosiyah. Namun, PPATK belum menyentuh rekening Atut.
"Kalau itu belum," ujarnya.
Meski demikian, PPATK memberikan sinyal selain Wawan, ada kerabat lainnya yang tengah ditelusuri rekening dananya.
"Itu masih rahasia," kata Yusuf enggan membeberkan identitas kerabat Atut tersebut.
Editor : Caroline Damanik
