Jasad Frangky Ditemukan di Kalimalang

Jasad Frangky Ditemukan di Kalimalang

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Sabtu, 29 Desember 2012 | 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesosok jasad pria ditemukan warga di Kalimalang, tepatnya depan Rumah Sakit Harum, Makasar, Jakarta Timur, Sabtu (29/12/2012) pagi. Dari identitas yang ditemukan, pria malang tersebut diketahui bernama Frangky Paulus Siahaan (25).

Kepala Seksi Humas Polsek Makasar, Inspektur Satu Arif Rahman mengungkapkan, jenazah Frangky ditemukan oleh seorang warga bernama Helmi sekitar pukul 08.30 WIB berada di tepi aliran Kalimalang yang dipenuhi tumbuhan ilalang.

"Warga sekitar langsung memberitahu kami. Setelah petugas datang, kami mengevakuasi korban ke atas Kalimalang dan menemukan identitas di saku korban, yakni KTP-nya," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.

Dari identitas tersebut, korban diketahui bernama Frangky Paulus Siahaan, lahir Medan, 24 Desember 1987 dan beralamat di Kampung Rawagelam, RT 02 RW 06, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Saat ditemukan, lanjut Arif, korban mengenakan kaos hitam dan celana panjang. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara pertama, kepolisian tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan berat di sekujur tubuh pria malang tersebut. "Tapi di hidungnya keluar darah. Kami belum berani menyimpulkan apa-apa karena masih dalam penyelidikan, tunggu saja," lanjutnya.

Kini, jenazah Frangky telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Raden Said Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian juga telah berusaha menghubungi pihak keluarga korban untuk menjemput jenazah Frangky.

Editor :

Erlangga Djumena

13.50 | 0 komentar | Read More

Catatan Kelam Pemberantasan Korupsi...

Catatan Kelam Pemberantasan Korupsi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2012 seolah menjadi jalan yang panjang bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid III. Akhir tahun 2012, masa kepemimpinan mereka genap satu tahun.

Berseteru dengan Kepolisian

Kasus inilah yang menjadi pangkal perseteruan KPK dengan Polri. Pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri mulai diselidiki KPK sejak awal Januari. KPK pun memutuskan untuk meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan pada 27 Juli. Ketika itu, surat perintah penyidikan yang diteken pimpinan KPK menyebutkan tersangka dalam kasus ini adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan kawan-kawan.

Tiga hari setelah meneken sprindik, KPK menggeledah markas Korlantas Polri. Sehari sebelum penggeledahan, Ketua KPK bertandang ke Mabes Polri menemui Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk memberitahukan bahwa KPK menyidik kasus pengadaan simulator di Korlantas. Menurut Abraham, Kapolri saat itu mempersilakan KPK menyidik kasus tersebut.

Izin Kapolri inilah yang memperlancar penggeledahan KPK sejak pukul 16.00 WIB. Hingga akhirnya, datang petugas berpangkat komisaris besar dari Bareskrim Mabes Polri yang meminta penggeledahan dihentikan.

Sempat terjadi ketegangan karena penyidik KPK mengatakan langkah mereka dibenarkan UU. Saat diminta menunjukkan izin dari Kapolri untuk menggeledah markas Korlantas, penyidik KPK malah memperlihatkan surat izin penggeledahan dari pengadilan.

Meski penggeledahan bisa kembali dilakukan, setelah dihentikan, KPK tak mulus membawa barang bukti kembali ke kantor mereka. Ketika barang bukti bisa dibawa ke KPK, masih ada petugas dari Bareskrim Mabes Polri yang ikut menjaganya. Ini memang bagian dari kesepakatan KPK dengan Polri. (Baca: Kisah KPK yang Ditahan Lebih dari 24 Jam)

Hanya tiga hari sejak KPK menggeledah markas Korlantas, tepatnya tanggal 2 Agustus, Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus korupsi pengadaan simulator di Korlantas ke kejaksaan. SPDP itu disertai nama-nama tersangka, antara lain, mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta dua rekanan pengadaan, Budi Susanto dan Sukotjo Bambang. Tiga nama ini sebenarnya sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Polri ngotot berhak menyidik kasus korupsi pengadaan simulator ini meskipun KPK telah menyidik kasusnya terlebih dahulu. Kewenangan KPK tersebut tertera dalam UU No 30/2002 tentang KPK.

Pimpinan KPK sadar betul penyidikan kasus korupsi simulator bakal penuh tantangan. Salah seorang unsur pimpinan KPK mengatakan, sebelum memutuskan kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan, terlebih dulu dibicarakan mitigasi serangan balik terhadap KPK. Salah satunya adalah bagaimana jika terjadi kriminalisasi seperti yang terjadi pada mantan unsur pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tak lama setelah penggeledahan, kepolisian menarik 20 penyidiknya yang bertugas di KPK.

Penyidik Jadi Tersangka

Masih lekat di ingatan kita saat sejumlah petugas Kepolisian Daerah Bengkulu dengan dibantu Polda Metro Jaya mengepung Gedung KPK, Jakarta, pada 5 Oktober lalu. Saat itu, mereka hendak menangkap penyidik senior KPK, Komisaris Novel Baswedan, pimpinan satuan tugas penyidikan kasus simulator SIM. Novel ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bengkulu atas dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu 2004 silam.

Penggerudukan itu terjadi seusai KPK memeriksa Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo yang menjadi tersangka kasus simulator SIM. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai penyerbuan ini sebagai upaya kriminalisasi KPK.

Menurut Bambang, penetapan Novel sebagai tersangka tidaklah tepat. Dia mengatakan kalau Novel tidak melakukan penembakan terhadap pencuri sarang burung walet seperti yang dituduhkan kepolisian. Penembakan itu, menurutnya, dilakukan anak buah Novel dan Novel sudah menerima sanksi disiplin cukup keras atas tindakan anak buahnya tersebut. Kasus ini sudah selesai sejak 2004.

Penetapan Novel sebagai tersangka semakin memperkeruh hubungan KPK dengan kepolisian. Malam itu, saat pengepungan, KPK mendapat dukungan sejumlah lapisan masyarakat. Para aktivis antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan anggota DPR mendatangi Gedung KPK untuk melihat situasi yang sebenarnya sekaligus memberikan dukungan mereka kepada KPK. Hadir pula pada malam itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.

Selang beberapa jam kemudian, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo menarik mundur anak buahnya dari Gedung KPK. Hal itu dilakukan Timur setelah ada instruksi dari Menkopolhukam Djoko Suyanto. Timur sendiri mengaku tidak tahu kalau anak buahnya menggeruduk Gedung KPK untuk menangkap Novel.

Diatasi Presiden

Perseturuan KPK dengan kepolisian membuat Presien Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Pada 8 Oktober lalu, Yudhoyono menegaskan, penanganan kasus simulator SIM dengan tersangka Djoko dan kawan-kawan sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.

Presiden juga menyatakan, penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat waktu dan caranya. Mengenai penarikan penyidik, Yudhoyono memerintahkan disusun peraturan pemerintah yang baru yang mengatur hal tersebut. Ke depannya, menurut Yudhoyono, penarikan penyidik hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan KPK.

Krisis Penyidik

Sejak memulai penyidikan kasus simulator SIM, KPK disibukkan dengan penarikan penyidiknya yang berasal dari Polri secara besar-besaran. September lalu, Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK dengan alasan pengembangan karier. Penarikan 20 penyidik ini kemudian disiasati KPK dengan merekrut penyidiknya sendiri.

Sejumlah penyelidik ikut dalam seleksi hingga terpilihlah 30 penyelidik yang kemudian akan dilatih sebagai penyidik. Kini, para penyidik baru dari internal KPK itu sudah siap bertugas. KPK juga membuka kesempatan alih status bagi penyidik yang ingin menjadi pegawai tetap di lembaga antikorupsi itu.

Selang tiga bulan kemudian, seusai KPK menahan Djoko di rutan militer Guntur, Polri kembali menarik 13 penyidiknya. Bahkan, penyidik yang telah memilih menjadi pegawai tetap di KPK juga ikut ditarik. Menurut Bambang, penarikan itu membuat sekitar 30 persen tenaga penyidik berkurang. Kecepatan KPK dalam menangani suatu kasus pun menjadi berkurang akibat krisis penyidik ini.

Tidak sampai di situ, penarikan penyidik diikuti aksi mundur teratur. Enam orang penyidik kepolisian mengundurkan diri dari KPK dengan alasan ingin mengembangkan karier mereka di institusi asal. Menyusul kemudian, ajudan Abraham Samad, Iptu Joyo Mulyo, dan dua penyidik lainnya pada pertengahan Desember ini. Dua penyidik itu habis masa tugasnya di KPK pada Februari 2013.

Menurut Bambang, KPK akan kehabisan penyidik dari kepolisian pada Maret 2013 jika penarikan ini terus berlanjut. Jumlah penyidik kepolisian yang ada di KPK saat ini tinggal 50 orang. Ini sudah berkurang 31 orang dibandingkan tahun lalu. "Akhir 2012 ini sekarang tinggal 52. Anda bisa bayangkan, dari 83 di tahun 2011 menjadi 52, berarti ada sekitar 31 penyidik yang sudah kembali. Artinya lebih dari 30 persen," katanya.

Sementara kasus yang ditangani KPK di tengah penarikan penyidik ini terbilang cukup banyak. Bambang mengatakan, ada 34 kasus yang sedang berjalan di KPK. Sebagiannya merupakan kasus besar, seperti Hambalang dan Century.

Anggaran Gedung Baru KPK

Sejak 2008, KPK mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru. Adapun gedung yang ada saat ini dianggap tidak lagi memungkinkan untuk menampung pegawai KPK yang terus bertambah. Belum lagi kebutuhan KPK untuk membangun rumah tahanan sendiri yang menyatu dengan gedung.

Sayangnya, pengajuan anggaran gedung baru itu tidak berjalan mulus. Tiga tahun berturut-turut, DPR menolak alokasi anggaran gedung baru yang diajukan KPK. Sikap DPR yang tak kunjung menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung baru KPK ini pun menuai perlawanan masyarakat.

Masyarakat menggalang dana untuk membangun gedung KPK melalui gerakan "Koin untuk KPK". Selain berdatangan ke Gedung KPK, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi pengumpulan koin. Mereka juga membuka posko koin untuk KPK di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Semangat saweran dana untuk membangun gedung baru KPK ini pun merambah hingga ke benua tetangga, Australia. Warga negara Indonesia yang berada di Queensland ikut mengumpulkan uang hingga terkumpul 100 dollar Australia dalam satu jam. Langkah serupa juga dilakukan WNI yang tinggal di Melbourne dan Brisbane, Australia.

Gerakan "Koin untuk KPK" ini terus berlanjut hingga DPR akhirnya sepakat mengalokasikan dana untuk gedung baru KPK pada pertengahan Oktober lalu. Mengejutkan, Komisi III DPR sepakat membuka blokir atas pos anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI untuk gedung KPK sebesar Rp 61.099.880.000 untuk tahap pertama.

Pembangunan gedung baru KPK itu akan dilakukan secara multiyears atau tahun jamak mulai tahun 2013 dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp 168 miliar. Disepakatinya alokasi anggaran untuk gedung baru KPK diharapkan bisa meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Pascapenyetujuan alokasi anggaran gedung baru KPK tahap pertama itu, gerakan koin untuk KPK ditutup. Hingga pertengahan Oktober, terkumpul total uang sekitar Rp 406 juta untuk gedung baru KPK. Selain dalam bentuk uang, ada juga sumbangan dalam bentuk lukisan, semen, paku, sapu, ember, kawat, genting, adukan semen, teralis besi, dan batu bata. Beberapa material itu juga rencananya akan diserahkan berikutnya.

Uang hasil saweran tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai dana hibah. Dana hibah ini akan dimasukkan dalam APBN untuk membiayai operasional KPK.

Topik-topik pilihan seputar KPK dapat dibaca di:
Gedung Baru KPK
Polisi Vs KPK
KPK Krisis Penyidik

Berita terkait sejumlah kasus korupsi sepanjang 2012 dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Dugaan Suap Angelina Sondakh
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol
Apa Kabar Kasus Century?
Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS

Baca juga catatan akhir tahun bidang politik, hukum, dan keamanan dalam topik:
Refleksi 2012 Polhukam

13.48 | 0 komentar | Read More

Catatan Kelam Pemberantasan Korupsi...

Catatan Kelam Pemberantasan Korupsi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2012 seolah menjadi jalan yang panjang bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid III. Akhir tahun 2012, masa kepemimpinan mereka genap satu tahun.

Berseteru dengan Kepolisian

Kasus inilah yang menjadi pangkal perseteruan KPK dengan Polri. Pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri mulai diselidiki KPK sejak awal Januari. KPK pun memutuskan untuk meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan pada 27 Juli. Ketika itu, surat perintah penyidikan yang diteken pimpinan KPK menyebutkan tersangka dalam kasus ini adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan kawan-kawan.

Tiga hari setelah meneken sprindik, KPK menggeledah markas Korlantas Polri. Sehari sebelum penggeledahan, Ketua KPK bertandang ke Mabes Polri menemui Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk memberitahukan bahwa KPK menyidik kasus pengadaan simulator di Korlantas. Menurut Abraham, Kapolri saat itu mempersilakan KPK menyidik kasus tersebut.

Izin Kapolri inilah yang memperlancar penggeledahan KPK sejak pukul 16.00 WIB. Hingga akhirnya, datang petugas berpangkat komisaris besar dari Bareskrim Mabes Polri yang meminta penggeledahan dihentikan.

Sempat terjadi ketegangan karena penyidik KPK mengatakan langkah mereka dibenarkan UU. Saat diminta menunjukkan izin dari Kapolri untuk menggeledah markas Korlantas, penyidik KPK malah memperlihatkan surat izin penggeledahan dari pengadilan.

Meski penggeledahan bisa kembali dilakukan, setelah dihentikan, KPK tak mulus membawa barang bukti kembali ke kantor mereka. Ketika barang bukti bisa dibawa ke KPK, masih ada petugas dari Bareskrim Mabes Polri yang ikut menjaganya. Ini memang bagian dari kesepakatan KPK dengan Polri. (Baca: Kisah KPK yang Ditahan Lebih dari 24 Jam)

Hanya tiga hari sejak KPK menggeledah markas Korlantas, tepatnya tanggal 2 Agustus, Polri mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus korupsi pengadaan simulator di Korlantas ke kejaksaan. SPDP itu disertai nama-nama tersangka, antara lain, mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta dua rekanan pengadaan, Budi Susanto dan Sukotjo Bambang. Tiga nama ini sebenarnya sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Polri ngotot berhak menyidik kasus korupsi pengadaan simulator ini meskipun KPK telah menyidik kasusnya terlebih dahulu. Kewenangan KPK tersebut tertera dalam UU No 30/2002 tentang KPK.

Pimpinan KPK sadar betul penyidikan kasus korupsi simulator bakal penuh tantangan. Salah seorang unsur pimpinan KPK mengatakan, sebelum memutuskan kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan, terlebih dulu dibicarakan mitigasi serangan balik terhadap KPK. Salah satunya adalah bagaimana jika terjadi kriminalisasi seperti yang terjadi pada mantan unsur pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tak lama setelah penggeledahan, kepolisian menarik 20 penyidiknya yang bertugas di KPK.

Penyidik Jadi Tersangka

Masih lekat di ingatan kita saat sejumlah petugas Kepolisian Daerah Bengkulu dengan dibantu Polda Metro Jaya mengepung Gedung KPK, Jakarta, pada 5 Oktober lalu. Saat itu, mereka hendak menangkap penyidik senior KPK, Komisaris Novel Baswedan, pimpinan satuan tugas penyidikan kasus simulator SIM. Novel ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bengkulu atas dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu 2004 silam.

Penggerudukan itu terjadi seusai KPK memeriksa Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo yang menjadi tersangka kasus simulator SIM. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai penyerbuan ini sebagai upaya kriminalisasi KPK.

Menurut Bambang, penetapan Novel sebagai tersangka tidaklah tepat. Dia mengatakan kalau Novel tidak melakukan penembakan terhadap pencuri sarang burung walet seperti yang dituduhkan kepolisian. Penembakan itu, menurutnya, dilakukan anak buah Novel dan Novel sudah menerima sanksi disiplin cukup keras atas tindakan anak buahnya tersebut. Kasus ini sudah selesai sejak 2004.

Penetapan Novel sebagai tersangka semakin memperkeruh hubungan KPK dengan kepolisian. Malam itu, saat pengepungan, KPK mendapat dukungan sejumlah lapisan masyarakat. Para aktivis antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan anggota DPR mendatangi Gedung KPK untuk melihat situasi yang sebenarnya sekaligus memberikan dukungan mereka kepada KPK. Hadir pula pada malam itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.

Selang beberapa jam kemudian, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo menarik mundur anak buahnya dari Gedung KPK. Hal itu dilakukan Timur setelah ada instruksi dari Menkopolhukam Djoko Suyanto. Timur sendiri mengaku tidak tahu kalau anak buahnya menggeruduk Gedung KPK untuk menangkap Novel.

Diatasi Presiden

Perseturuan KPK dengan kepolisian membuat Presien Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Pada 8 Oktober lalu, Yudhoyono menegaskan, penanganan kasus simulator SIM dengan tersangka Djoko dan kawan-kawan sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.

Presiden juga menyatakan, penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat waktu dan caranya. Mengenai penarikan penyidik, Yudhoyono memerintahkan disusun peraturan pemerintah yang baru yang mengatur hal tersebut. Ke depannya, menurut Yudhoyono, penarikan penyidik hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan KPK.

Krisis Penyidik

Sejak memulai penyidikan kasus simulator SIM, KPK disibukkan dengan penarikan penyidiknya yang berasal dari Polri secara besar-besaran. September lalu, Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK dengan alasan pengembangan karier. Penarikan 20 penyidik ini kemudian disiasati KPK dengan merekrut penyidiknya sendiri.

Sejumlah penyelidik ikut dalam seleksi hingga terpilihlah 30 penyelidik yang kemudian akan dilatih sebagai penyidik. Kini, para penyidik baru dari internal KPK itu sudah siap bertugas. KPK juga membuka kesempatan alih status bagi penyidik yang ingin menjadi pegawai tetap di lembaga antikorupsi itu.

Selang tiga bulan kemudian, seusai KPK menahan Djoko di rutan militer Guntur, Polri kembali menarik 13 penyidiknya. Bahkan, penyidik yang telah memilih menjadi pegawai tetap di KPK juga ikut ditarik. Menurut Bambang, penarikan itu membuat sekitar 30 persen tenaga penyidik berkurang. Kecepatan KPK dalam menangani suatu kasus pun menjadi berkurang akibat krisis penyidik ini.

Tidak sampai di situ, penarikan penyidik diikuti aksi mundur teratur. Enam orang penyidik kepolisian mengundurkan diri dari KPK dengan alasan ingin mengembangkan karier mereka di institusi asal. Menyusul kemudian, ajudan Abraham Samad, Iptu Joyo Mulyo, dan dua penyidik lainnya pada pertengahan Desember ini. Dua penyidik itu habis masa tugasnya di KPK pada Februari 2013.

Menurut Bambang, KPK akan kehabisan penyidik dari kepolisian pada Maret 2013 jika penarikan ini terus berlanjut. Jumlah penyidik kepolisian yang ada di KPK saat ini tinggal 50 orang. Ini sudah berkurang 31 orang dibandingkan tahun lalu. "Akhir 2012 ini sekarang tinggal 52. Anda bisa bayangkan, dari 83 di tahun 2011 menjadi 52, berarti ada sekitar 31 penyidik yang sudah kembali. Artinya lebih dari 30 persen," katanya.

Sementara kasus yang ditangani KPK di tengah penarikan penyidik ini terbilang cukup banyak. Bambang mengatakan, ada 34 kasus yang sedang berjalan di KPK. Sebagiannya merupakan kasus besar, seperti Hambalang dan Century.

Anggaran Gedung Baru KPK

Sejak 2008, KPK mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru. Adapun gedung yang ada saat ini dianggap tidak lagi memungkinkan untuk menampung pegawai KPK yang terus bertambah. Belum lagi kebutuhan KPK untuk membangun rumah tahanan sendiri yang menyatu dengan gedung.

Sayangnya, pengajuan anggaran gedung baru itu tidak berjalan mulus. Tiga tahun berturut-turut, DPR menolak alokasi anggaran gedung baru yang diajukan KPK. Sikap DPR yang tak kunjung menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung baru KPK ini pun menuai perlawanan masyarakat.

Masyarakat menggalang dana untuk membangun gedung KPK melalui gerakan "Koin untuk KPK". Selain berdatangan ke Gedung KPK, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi pengumpulan koin. Mereka juga membuka posko koin untuk KPK di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Semangat saweran dana untuk membangun gedung baru KPK ini pun merambah hingga ke benua tetangga, Australia. Warga negara Indonesia yang berada di Queensland ikut mengumpulkan uang hingga terkumpul 100 dollar Australia dalam satu jam. Langkah serupa juga dilakukan WNI yang tinggal di Melbourne dan Brisbane, Australia.

Gerakan "Koin untuk KPK" ini terus berlanjut hingga DPR akhirnya sepakat mengalokasikan dana untuk gedung baru KPK pada pertengahan Oktober lalu. Mengejutkan, Komisi III DPR sepakat membuka blokir atas pos anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI untuk gedung KPK sebesar Rp 61.099.880.000 untuk tahap pertama.

Pembangunan gedung baru KPK itu akan dilakukan secara multiyears atau tahun jamak mulai tahun 2013 dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp 168 miliar. Disepakatinya alokasi anggaran untuk gedung baru KPK diharapkan bisa meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Pascapenyetujuan alokasi anggaran gedung baru KPK tahap pertama itu, gerakan koin untuk KPK ditutup. Hingga pertengahan Oktober, terkumpul total uang sekitar Rp 406 juta untuk gedung baru KPK. Selain dalam bentuk uang, ada juga sumbangan dalam bentuk lukisan, semen, paku, sapu, ember, kawat, genting, adukan semen, teralis besi, dan batu bata. Beberapa material itu juga rencananya akan diserahkan berikutnya.

Uang hasil saweran tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai dana hibah. Dana hibah ini akan dimasukkan dalam APBN untuk membiayai operasional KPK.

Topik-topik pilihan seputar KPK dapat dibaca di:
Gedung Baru KPK
Polisi Vs KPK
KPK Krisis Penyidik

Berita terkait sejumlah kasus korupsi sepanjang 2012 dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Dugaan Suap Angelina Sondakh
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol
Apa Kabar Kasus Century?
Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS

Baca juga catatan akhir tahun bidang politik, hukum, dan keamanan dalam topik:
Refleksi 2012 Polhukam

13.48 | 0 komentar | Read More

Nadal Batal Terjun di Australia Terbuka

MELBOURNE, KOMPAS.com — Meski sudah sembuh dari cedera lutut, petenis Spanyol Rafael Nadal memutuskan tidak terjun di turnamen grand slam pembuka tahun, Australia Terbuka, di Melbourne, 14-27 Januari, karena sakit perut.

Dalam pernyataannya, hari Jumat (28/12/2012), Nadal mengatakan mungkin tidak akan bermain tenis sampai akhir Februari karena harus menyembuhkan diri dari sakit perut yang membuatnya juga tidak bisa terjun di turnamen Abu Dhabi pekan ini. Nadal sudah beristirahat sejak bulan Juni lalu karena cedera lutut yang dialaminya sehingga dia tidak ikut serta di AS Terbuka dan juga Olimpiade London. 

Dalam jadwalnya semula Nadal akan terjun di Qatar Terbuka di Doha bulan depan, sebelum kemudian mengikuti Australia Terbuka, tetapi sekarang semuanya batal. Menurut Nadal, dia mungkin sudah akan sembuh dari sakit perut ini bulan depan, tetapi kondisi fisiknya tidak akan cukup untuk bertanding dalam pertandingan lima set di turnamen grand slam.

Menurut laporan koresponden Kompas di Australia, L Sastra Wijaya, Direktur Turnamen Australia Terbuka Craig Tiley menyatakan memahami keputusan Nadal. "Kami hanya berharap dia segera sembuh dan bisa kembali bertanding secepat mungkin. Penggemar tenis di seluruh dunia sudah lama merindukan untuk menyaksikan dia bermain lagi," kata Tiley.

Nadal sekarang ini menduduki peringkat 4 dunia dan menjuarai Australia Terbuka di tahun 2009. Tahun lalu, Nadal takluk di final dari petenis Serbia Novak Djokovic dalam pertandingan yang berlangsung selama 5 jam 53 menit, pertandingan terlama dalam sejarah Australia Terbuka dan juga sejarah final grand slam.

Nadal mengatakan, keputusannya untuk menunda kembali ke lapangan bukan disebabkan cedera lutut yang dialaminya. "Lutut saya lebih baik sekarang dan proses rehabilitasi berjalan sesuai harapan dokter," kata Nadal dalam pernyataan dari rumahnya di kawasan Mallorca, Spanyol. "Tetapi, virus di perut menyebabkan saya tidak bisa berlatih selama beberapa pekan belakangan dan karenanya saya memutuskan tidak terjun di Doha dan Australia Terbuka."

Mantan petenis nomor satu dunia ini mengatakan mungkin akan terjun pertama kali tahun depan di Acapulco (Meksiko), 27 Februari, tetapi tidak mengesampingkan terjun lebih awal bila kesehatannya memungkinkan. "Seperti dikatakan tim dan dokter saya, hal paling aman sekarang ini adalah melakukan semuanya dengan baik dan virus ini membuat saya harus menunda rencana selama beberapa minggu," ujarnya.

13.41 | 0 komentar | Read More

Didenda Rp 2,5 Triliun, Ini Tanggapan Asian Agri

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asian Agri telah diputuskan oleh Mahkamah Agung untuk membayar denda ke negara Rp 2,5 triliun. Apa reaksi PT Asian Agri?

"Hingga saat ini kami belum menerima salinan keputusan MA terkait hal tersebut. Sehingga kami belum bisa berkomentar lebih lanjut," kata Head of Sustainability Asian Agri Freddy Widjaya kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu (29/12/2012).

Menurut Freddy, jika sudah ada salinan resmi terkait keputusan MA itu, maka perseroan baru bisa memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya, misalkan untuk banding atau harus menerima dengan pasrah keputusa MA. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu saja.

Namun agar masalah tersebut lekas tuntas, maka pihak Asian Agri berencana mendatangi MA untuk bisa meminta salinan keputusan tersebut. Rencana itu akan dilakukan awal tahun depan.

"Sebenarnya pada prinsipnya kami sudah memenuhi segala prosedur yang transparan dan akuntabel. Namun untuk proses lebih lanjut, kami belum bisa bercerita," tambahnya.

Terkait nama terdakwa Suwir Laut alias Lie Che Sui, pihak Asian Agri masih menganggap bahwa nama tersebut masih merupakan karyawan perusahaan. Atas hal tersebut, pihaknya akan tetap bertanggung jawab secara penuh terhadapnya. "Kami akan membantu beliau, kami akan menyiapkan pengacara untuk membantunya," katanya.

Sekadar catatan, perusahaan milik Sukamto Tanoto telah diputuskan oleh MA untuk membayar denda Rp 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Putusan perkara penggelapan pajak diputuskan sebagai corporate liability (pertanggungjawaban kolektive) yaitu Fucarious Liability (Perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya).

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Ridwan Mansyur menjelaskan kasus tersebut dengan terdakwa atas nama Suwir Laut alias Lie Che Sui dengan nomor 2239.K/pid.sus/2012. MA menghukum terdakwa selama 2 tahun percobaan 3 tahun dengan syarat khusus agar perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group membayar senilai 2 x Rp 1.259.977.695.652 = 2.519.955.391.304.

Menurut Ridwan, putusan itu menarik karena walaupun penggelapan pajak sebagai administration penal dan penghukuman sebagai ultimum remidium, tapi majelis kasasi memutuskan langsung sebagai kejahatan pajak.

Putusannya, 'Menyampaikan surat pemberitahuan/dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut'. "Oleh karena perbuatan terdakwa yang memasukkan data tidak sebenarnya (self assesment) melanggar prinsip hukum pajak yaitu memenuhi kewajiban membayar pajak dengan melaporkan secara jujur sendiri kewajiban hutang pajaknya (terdakwa mengisi data palsu kewajiban perusahaan). Sehingga berturut-turut selama 4 tahun sejumlah 16 perusahaan tidak/kurang membayar kewajiban pajak yg sebenarnya," kata Ridwan.

Kasus penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit ini dibongkar oleh Mantan Group Financial Controller Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto. Anak perusahaan Raja Garuda Mas ini diduga merugikan negara Rp1,4 triliun. Vincentius telah divonis 11 tahun penjara karena dituduh melakukan pencucian uang.

Sementara jaksa penuntut umum mendakwa Suwir Laut telah membuat laporan yang keliru tentang Surat Pajak Tahunan (SPT) perusahaan Asian Agri sehingga diduga menimbulkan kerugian negara Rp 1,259 triliun. Dakwaan ini dibatalkan oleh hakim. Menurut hakim, dalam kasus pajak, proses administrasi berupa pembayaran pajak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum menempuh upaya pidana.

Di sini Suwir Laut dinyatakan telah berulang kali menulis surat kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menanyakan kewajiban pajaknya. Namun Dirjen Pajak tak kunjung menerbitkan surat ketetapan pajak.

Editor :

Erlangga Djumena

13.41 | 0 komentar | Read More

Astrid Bikin Lagu Spesial untuk Anak Pertamanya

Pasangan Astrid Sartiasari dan Arlan Djoewarsa tengah berbahagia (sumber: Beritasatu/Yanuar Rahman)

Keinginan menulis lagu semakin menguat, sejak dirinya mengandung anak pertama.

Sebelum memiliki momongan, penyanyi Astrid pernah bercita-cita menciptakan sebuah lagu tentang anaknya.

Setelah dirinya mendapat momongan, apa yang selama ini menjadi impian seakan terwujud dalam album barunya yang bakal dirilis pada awal tahun 2013 mendatang.

"Aku memang dari dulu pengin ada satu lagu yang aku bikin sendiri. Judulnya Lagu Untuk Anakku," ucap Astrid saat dijumpai di RS Bersalin Asih, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini.

Keinginan menulis lagu itu kemudian semakin menguat, saat dirinya mengandung anak pertamanya. Hebatnya lagi, hal tersebut dijadikan resolusi oleh Astrid di tahun ini.

"Resolusi tahun kemarin bisa terwujud, tapi di tahun 2013," tuturnya sambil tersenyum.

Astrid sendiri bersama suaminya, Arlan Djoewarsa juga mengucapkan harapannya supaya sang anak yang diberi nama Alex Juara itu, bisa menjadi sosok yang berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya.

"Kedepannya, kita membebaskan dia mau menjadi apa yang menurut panggilan jiwanya dia suka. Kita sebagai orang tua siap memberi support," tambah Arlan.

13.18 | 0 komentar | Read More

Datangi RS Harapan Kita, Orangtua Ayu "Dioper-oper"

Datangi RS Harapan Kita, Orangtua Ayu "Dioper-oper"

Penulis : Alfiyyatur Rohmah | Jumat, 28 Desember 2012 | 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Orangtua almarhumah Ayu Tria (9), Kurnianto Ahmad Syaiful (47), mendatangi RSAB Harapan Kita. Dia berencana menemui humas Rumah Sakit Harapan Kita.

"Mau olah TKP saja sama temen-temen. Melihat lokasi kejadian," kata Kurnianto di RSAB Harapan Kita pada Jumat (28/12/2012).

Kurnianto mengatakan, pihak rumah sakit belum ada yang mengajukan permohonan maaf dengan datang ataupun via telepon. Walaupun begitu, dirinya tidak menuntut permohonan maaf sama sekali, tetapi memang lebih etisnya pihak rumah sakit meminta maaf karena mengurangi kenyamanan pasien untuk beristirahat di ruang ICU.

"Ini mau ke ruang humasnya untuk ketemu orang humas juga diputer-puter kayak bola. Lempar sana lempar sini," ungkapnya.

Saat Kompas.com menemani orangtua Tria, satpam rumah sakit kompak memberikan informasi yang simpang siur mengenai ruangan humas rumah sakit. Bahkan ketika orang tua Ayu meminta untuk diantarkan ke ruang humas, semua satpam tidak mau mengantarkan ke ruang humas rumah sakit tersebut.

Diberitakan sebelumnya, ruang ICU RSAB Harapan Kita yang seharusnya steril digunakan sebagai tempat shooting sinetron 'Love in Paris; yang tayang di SCTV. Ruangan shooting tersebut bercampur dengan tempat perawatan medis anak yang sakit serius sehingga mengganggu kenyamanan pasien.

Kurnianto menjelaskan, jika dilihat dari peta lokasi rumah sakit, situasi ruangan shooting dan perawatan memang berada di ruang ICU Wijaya Kusuma. Namun, tempat shooting berada di satu lokasi kamar yang berbeda dengan tempat perawatan.

Sedangkan yang disayangkan oleh keluarga Ayu Tria, di lokasi gedung UGD terdapat banyak sekali lampu sorot mulai dari lorong UGD lantai satu sampai dengan ruang ICU di lantai dua.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

13.50 | 0 komentar | Read More

Cara Kerja Korupsi Legislasi Tak Secanggih Birokrasi

Cara Kerja Korupsi Legislasi Tak Secanggih Birokrasi

Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 28 Desember 2012 | 12:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap elite partai politik jangan sampai membuat semua pihak abai terhadap pembenahan dan pembersihan birokrasi pemerintah yang sudah puluhan tahun menjadi mesin sistemik tindak pidana korupsi. Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq ketika dihubungi, Jumat (28/12/2012). Mahfudz menyikapi catatan sepanjang tahun 2012 KPK bahwa elite parpol, terutama mereka yang berada di DPR, menjadi aktor utama korupsi di Indonesia. Mereka hampir selalu terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

Mahfudz mengatakan, terkuaknya kasus-kasus korupsi sekarang ini adalah buah dari perubahan sistem yang semakin transparan. Korupsi, kata dia, sudah ada sejak era sebelumnya, tetapi tidak bisa terkuak. Kini, yang terjadi adalah perluasan aktor-aktor korupsi.

"Namun, cara kerja (korupsi) aktor di legislasi tidak secanggih di birokrasi. Jika asumsinya aktor legislasi menyasar anggaran di Kementerian/Lembaga, maka di wilayah belanja modal yang porsinya 30 persen dari total anggaran. Sementara pengelolaan 70 persen anggaran ada di birokrasi," kata Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, keterlibatan elite parpol di legislasi dalam kasus korupsi memang berdampak pada menurunnya kepercayaan politik masyarakat. Namun, di sisi lain, kata Ketua Komisi I DPR itu, masyarakat justru permisif terhadap politik uang dalam pemilu.

"Tak mengherankan bila kualitas dan integritas elite parpol yang masuk lembaga legislatif sudah terkontaminasi sejak awal dengan motif korupsi. Parpol harus berbenah dengan perbaikan sistem perekrutan dan kaderisasi. Tidak asal rekrut asal punya modal uang. Parpol juga harus hilangkan praktik politik uang dalam proses rekrutmen caleg. Semakin kecil biaya politik, semakin kecil peluang korupsi," paparnya.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

13.48 | 0 komentar | Read More

Tendang Lawan, Wade Didenda

Tendang Lawan, Wade Didenda

Jumat, 28 Desember 2012 | 12:20 WIB

NEW YORK, Kompas.com - Guard Miami Heat, Dwyane Wade terkena larangan satu pertandingan karena menendang pemain Charlotte, Ramon Session.

Wade dilarang memperkuat timnya dalam pertandingan menghadapi Detroit Pistons dalam lanjutan kompetisi NBA, Jumat ini.

Ia dianggap menendang Session saat Miami menang atas Charlotte 105-92. Insiden terjadi saat wasit menganggap Session melakukan pelanggaran terhadap Wade.

Pemain Heat ini terjatuh dan kakinya langsung mengenai paha Session yang juga langsung terkapar.

Saat insiden terjadi, Heat tengah unggul empat poin dan wasit tidak menjatuhkan hukuman apa pun kepada Wade.

Editor :

A. Tjahjo Sasongko

13.41 | 0 komentar | Read More

Masalah Penyerapan Anggaran Ada di Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian yang disampaikan pemerintah dinilai aneh. Pemerintah menilai masa pembahasan anggaran cukup lama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan sehingga waktu sisa pelaksanaan lebih sedikit daripada saat pembahasan masalah anggaran.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pembahasan anggaran di DPR sudah sesuai dengan waktu penyampaian nota keuangan oleh Presiden ke DPR dan penyampaian Pagu Sementara Kementerian/Lembaga oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR.

"Jika pemerintah merasa waktu yang tersedia untuk merealisasikan anggaran tinggal sedikit, harusnya pemerintah melakukan penyesuaian dalam mengajukan rencana pembahasan ke DPR," kata Mahfudz, melalui pesan singkat, Jumat (28/12/2012).

Hal itu dikatakan Mahfudz menyikapi evaluasi kinerja Kementerian di 2012 yang disampaikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis kemarin. Salah satu yang disoroti adalah rendahnya penyerapan anggaran negara.

Mahfudz menilai, masalah rendahnya penyerapan anggaran selama ini yakni sikap pemerintah yang memblokir beberapa pos anggaran Kementerian/Lembaga hingga lewat batas tahun anggaran. Dia memberi contoh pemblokiran anggaran optimalisasi TNI sebesar Rp 678 miliar oleh Kementerian Keuangan atas arahan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

"Lebih aneh lagi alasan pemblokiran karena ada surat aduan masyarakat bahwa ada mark up, tidak prioritas dan indikasi kongkalikong. Anggaran itu belum dilaksanakan tapi surat kaleng dari masyarakat lebih dipercaya Seskab dan Menkeu daripada penjelasan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI," kata dia.

Politisi PKS itu menambahkan,"jadi, jika pemerintah mau terbuka, sesungguhnya masalah terbesar soal penyerapan anggaran justru ada di pemerintah. Banyak Kementerian/Lembaga tidak siap saat membahas rencana kerja dan anggaran dengan DPR."

Seperti diberitakan sebelumnya, penyerapan anggaran kementerian cenderung menumpuk pada akhir tahun. Bahkan, menurut Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), enam kementerian menyerap anggaran kurang dari 20 persen.

Keenam kementerian itu adalah Kementerian Perumahan Rakyat (penyerapan baru 1,9 persen), Kementerian Pemuda dan Olahraga (4,2 persen), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (10,8 persen), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (10,9 persen), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (17,8 persen), serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (19,3 persen).

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

13.41 | 0 komentar | Read More

Pasca Melahirkan, Astrid Fokus Asuh Anak

Pasangan Astrid Sartiasari dan Arlan Djoewarsa tengah berbahagia (sumber: Beritasatu/Yanuar Rahman)

Alex Juara menjadi nama yang dipilih oleh pasangan Astrid Sartiasari dan Arlan Djoewarsa untuk bayi lelaki mereka.

Pasangan Astrid Sartiasari dan Arlan Djoewarsa tengah berbahagia. Pasalnya, pasangan selebritis ini baru saja mendapat momongan, yang lahir pada tanggal 24 Desember silam.

Bayi berkelamin lelaki yang hadir ke dunia lewat operasi caesar di Rumah Bersalin Asih, Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu, diberi nama Alex Juara.

Setelah melahirkan, Astrid Sartiasari menyatakan dirinya tidak ingin terburu-buru mengambil tawaran menyanyi.

"Idealnya memang enggak langsung nyanyi. Aku pengin ngerasain ibu itu sepenuhnya seperti apa," ucapnya saat ditemui Beritasatu.com hari ini.

Namun, pelantun tembang Jadikan Aku yang Kedua itu tak menutup kemungkinan untuk terus berkarier di dunia tarik suara meski tetap harus mengasuh anak.

"Kalau sekiranya bisa, kecuali di luar kota masih bisa. Kebetulan pekerjaan kita berdua (dengan Arlan) bukan full-time," pungkasnya.

13.18 | 0 komentar | Read More

Bank Sampah, Langkah Kecil dari Kapuk Muara

JAKARTA, KOMPAS.com -- Dua tahun lalu, sampah rumah tangga warga Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, nyaris tak berharga. Dibuang dan disingkirkan. Jika beruntung, mereka bisa menukarkan satu kg sampah dengan satu gelas atau piring seharga Rp 1.000 ke pemulung yang keliling kampung.

Kini, sebagian warga Kapuk Muara justru berebut sampah, terutama plastik bekas botol minuman ringan, kaleng, dan kemasan makanan yang bernilai ekonomi. Tak ada yang terbuang. Mereka bahkan berburu untuk menambah pundi-pundi tabungan di bank sampah.

Erni (37), warga Gang Langgar RT 001 RW 005 Kelurahan Kapuk Muara, merasakan betul perubahan itu. Di depan rumahnya, tergantung sekarung sampah siap timbang, hasil pengumpulan selama sepekan. "Jika pintar memilah-milah, semua jenis sampah bisa dijual. Tak ada yang dibuang lagi. Saat sedang banyak, sehari bisa sampai 4 kg sampah terkumpul," kata Erni.

Dalam tiga bulan keikutsertaannya, Erni telah menabung sampah senilai Rp 100.000. Dengan rata-rata harga sampah Rp 2.000 per kg, nilai tabungan Erni sebanding dengan 50 kg sampah. Uang itu bisa sewaktu-waktu dicairkan untuk membeli barang keperluan sehari-hari.

Tetangga Erni, Emah (37), juga jadi "nasabah" bank sampah yang aktif. Dalam buku tabungannya, Emah telah berulang kali transaksi. Berawal dari Rp 7.500, tabungannya kini telah mencapai Rp 162.400. Semua berasal dari sampah yang dia kumpulkan dari keluarga dan lingkungan sekitar rumah.

Seperti Emah dan Erni, ibu-ibu di kampung itu tak pernah membiarkan sampah teronggok di jalan, selokan, bahkan tempat-tempat yang sulit terjangkau tangan. Pelan tapi pasti, tanpa instruksi, warga memungut apa pun jenis sampah yang ada. Lingkungan pun jadi bersih.

Langkah kecil Tafsir Munir (29), pemuda Kapuk Muara, merintis bank sampah akhir tahun 2010. Bekal belajar dari komunitas serupa di Bantul, DI Yogyakarta, Munir mengaplikasikan ilmu pengelolaan sampah di kampung halaman dengan terlebih dulu jadi pemulung. "Saya kumpulkan delapan karung sampah dari lingkungan. Awalnya, saya dianggap gila karena menumpuk sampah di halaman rumah," kenang Munir.

Namun, Munir kemudian memilah sampah, mengolah, dan menjualnya ke pabrik pengolah. Munir ingin menunjukkan ke tetangga bahwa dengan sedikit sentuhan, sampah bisa lebih berharga. Dia bandingkan nilai jual sampahnya yang bisa mencapai Rp 3.000 per kg dengan sampah warga yang selama ini ditukar gelas atau piring seharga Rp 1.000.

Sejumlah tetangga pun tertarik dengan cara Munir. Munir pun menyuluh dari rumah ke rumah, pengajian, dan pertemuan warga untuk meyakinkan bahwa sampah bisa punya nilai ekonomi. Dia bagikan karung-karung kosong untuk tampung sampah. Selain itu, dia juga mengajak warga untuk menabung setiap hasil penjualan sampahnya dan dicatat dalam buku tabungan.

Akhir tahun 2011, berdirilah Bank Sampah Mappes, singkatan Masyarakat Peduli Sampah Sejahtera yang dirintis Munir. Berawal dengan sembilan orang, nasabah Munir terus bertambah dan kini 140 nasabah dengan dana terkumpul Rp 1,9 juta.

"Sebagian keuntungan kami bagi ke nasabah dalam bentuk gula pasir dan keperluan lain. Tak sedikit warga yang terbantu karena punya tabungan. Lingkungan bersih, pendapatan bertambah," kata lulusan Program Paket C tersebut.

Bank sampah rintisan Munir berkembang pesat. Lurah Kapuk Muara saat itu, Roni Jarniko, turun membantu Munir mencari lahan untuk pendirian bank sampah. Roni menunjuk 800 meter persegi lahan berupa rawa yang menjadi aset kelurahan.

Gayung bersambut, bantuan juga datang dari pihak lain, terutama PT Pertamina dan Institut Pertanian Bogor. Keduanya antara lain membangun bank sampah plus modal dan pendampingan, menyumbang unit pengolah kompos dan mesin pengolah sampah nonorganik, serta kendaraan penampung sampah.

Sejumlah relawan membantu Munir menjalankan bank sampah. Mereka antara lain, Aris (32) dan Midi (17) yang membantu mengangkut, memilah, dan mengolah sampah; Eva Susanti (32) mengelola administrasi; serta Tedy (21) sebagai tenaga teknologi informasi. Mereka berkantor di bangunan bantuan Pertamina di Jalan Vikamas 2 RT 002 RW 03 Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Niat Munir membersihkan Sungai Ciliwung dan Sungai Angke yang mengalir kurang dari satu kilometer dari kampungnya belum terwujud. Namun, usahanya mengajak warga mengumpulkan dan memilah sampah, mengolah, dan mendirikan bank sampah terbilang bernilai. Inilah langkah kecil dari Kapuk Muara.

13.50 | 0 komentar | Read More

KSPI: Penangguhan UMP Dimotori Pengusaha Nakal

Refleksi Akhir Tahun Buruh

KSPI: Penangguhan UMP Dimotori Pengusaha Nakal

Penulis : Hamzirwan | Kamis, 27 Desember 2012 | 12:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, upaya penangguhan upah minimum provinsi (UMP) dimotori pengusaha nakal. Buruh akan melakukan upaya hukum untuk melawan hal tersebut dengan memidanakan pengusaha yang tidak membayar UMP.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan hal ini dalam Refleksi Akhir Tahun, di Jakarta, Kamis (27/12/2012). Iqbal didampingi Sekretaris Jenderal KSPI Muhamad Rusdi, Wakil Presiden KSPI Widadi, Wakil Ketua KSPI Jufry Ashari, dan Wakil Sekjen KSPI Sahat Butarbutar.

KSPI akan membuka posko pengaduan pembayaran UMP tahun 2013 di seluruh Indonesia. Posko ini akan bekerja sama dengan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pimpinan Mudhofir untuk menampung pengaduan buruh yang dibayar tidak sesuai UMP 2013.

13.48 | 0 komentar | Read More

Bulu Tangkis Lepas Peter Gade

Bulu Tangkis Lepas Peter Gade

Kamis, 27 Desember 2012 | 08:32 WIB

FACEBOOK

Peter Hoeg Gade sangat dikenal di Denmark

KOPENHAGEN, KOMPAS.com — Legenda bulu tangkis Denmark, Peter Hoeg Gade, akan memainkan pertandingan perpisahan menghadapi Lin Dan, Kamis (27/12) ini.

Gade (36) telah menyatakan tahun ini merupakan tahun terakhir sebagai pemain. Pemain kelahiran Aalborg, 14 Desember 1976, ini menganggap sudah saatnya mengembangkan bulu tangkis Denmark sebagai pelatih.

"Ini akan merupakan pertandingan terakhir dalam karier saya. Saya sedikit khawatir, tetapi sangat ingin menghadapi Lin Dan di hadapan publik saya," tulis Gade di akun Facebooknya.

Juara dua kali olimpiade, Lin Dan, saat ini sudah berada di Kopenhagen, Denmark. Pertandingan Gade-Lin Dan akan menjadi partai puncak turnamen Copenhagen Masters yang juga melibatkan dua ganda Indonesia, Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irawati dan Ricky Karanda Suwardi/Muhammad Ulinnuha.

Bulan Desember ini memang diisi serangkaian acara yang menandai mundurnya Gade. Kisah hidup Gade diputar dalam bentuk dokumenter di dua stasiun televisi Denmark, TV2 Sporten dan DR1.

Gade memang menjadi satu pemain yang melanjutkan kedigdayaan Denmark di dunia bulu tangkis sejak era Erland Kops, Svend Pri, Morten Frost Hansen, hingga Poul Erik Hoyer Larsen.

Ia pernah menjadi juara dunia yunior pada 1994, meraih gelar juara turnamen All England pada 1999 serta menjadi pemain tertua yang menempati peringkat satu dunia pada 2006.

Dengan mundurnya Peter Hoeg Gade dan Taufik Hidayat pada 2013 mendatang, dunia bulu tangkis akan menutup satu era keemasan yang ditandai dengan persaingan empat pemain besar: Gade, Taufik, Lin Dan, dan Lee Chong Wei.

Editor :

A. Tjahjo Sasongko

13.41 | 0 komentar | Read More

Wamendag: Pedagang Masih Bingung soal Redenominasi

Wamendag: Pedagang Masih Bingung soal Redenominasi

Penulis : Didik Purwanto | Kamis, 27 Desember 2012 | 12:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengaku bahwa pelaku usaha dan pedagang masih bingung soal rencana pemerintah melakukan penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi). Pihaknya masih menunggu sosialisasi resmi dari Bank Indonesia.

"Soal redenominasi, pelaku usaha masih belum jelas, ini seperti apa sih. Apakah akan menguntungkan atau malah merugikan," kata Bayu di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Menurut Bayu, rencana pemerintah melakukan redenominasi ini memang ada sisi positif dan negatifnya.

Namun dari kacamata Bayu, bila redenominasi ini tidak mengubah nilai mata uang sendiri, maka hal tersebut tidak akan bermasalah. Yang perlu dikhawatirkan, kata Bayu adalah dari sisi pembeli karena di dalam toko atau sesuatu yang dijual nanti akan ada dua harga berbeda namun dikabarkan akan memiliki nilai yang masih sama. Misalnya harga sabun Rp 1.000 dan Rp 1. Kedua produk tersebut sama nilainya.

"Makanya kita tunggu saja sosialisasi dari pemerintah nanti, itu mau seperti apa," tambahnya.

Jika sudah jelas, maka Kementerian Perdagangan akan melakukan sosialisasi cepat khususnya ke pedagang ritel agar bisa mengerti tentang redenominasi secara lebih jelas. Sebab, pedagang ritel inilah yang akan menjadi sasaran konsumen saat penerapan redenominasi pada 2017 nanti.

Baca juga:
Tahun 2023, Rupiah Baru Terbit
Redenominasi, Sen Menjadi Satuan Rupiah Terkecil
Redenominasi Rupiah, Tiga Angka Nol Disamarkan
Rp 1.000 Jadi Rp 1 Bisa Diwujudkan

Ikuti perkembangannya di Topik Redenominasi Rupiah

Editor :

Erlangga Djumena

13.41 | 0 komentar | Read More

2 Personel Baru JKT48, Akichan dan Harugon

Para personel JKT48 saat menghadiri acara Yahoo!OMG Awards (sumber: Beritasatu.com/Teddy Kurniawan)

Ditandai dengan pemasangan foto.

Grup idola JKT48 meresmikan dua anggota barunya dengan pemasangan foto.

Dua anggota baru JKT48 itu adalah Aki Takajo (Akichan) dan Haruka Nakagawa (Harugon), yang merupakan anggota AKB48 dari Jepang.

Akichan dan Harugon telah resmi menjadi anggota JKT48 sejak 2 November lalu. Tetapi, pertunjukkan Rabu (26/12) sore, menjadi debut mereka tampil bersama JKT48.

Penambahan anggota baru ini ditandai dengan pemasangan foto Takajo dan Nakagawa di dinding JKT48 Theater di FX Plaza, Jakarta Selatan.

Pemasangan foto itu dilakukan oleh mereka sendiri, Takajo yang mendapat kesempatan pertama menggantungkan foto dirinya.

Foto Takajo berada di deretan depan yang dekat dengan bagian luar JKT48 Theater, sedangkan milik Nakagawa dekat dengan pintu masuk teater.

"Terima kasih, terima kasih," ucap Nakagawa terbata-bata usai menggantungkan fotonya.

Nakagawa mengaku senang berada di JKT48. Baginya rumahnya yang dulu adalah AKB48 dan sekarang berpindah ke JKT48.

"Tapi semua baik dan mengajari. Semua teman baik. Member JKT48 kerja keras," kata Nakagawa.

Selain memperkenalkan anggota baru, pertunjukkan JKT48, sore itu juga turut memperkenalkan daftar lagu baru mereka yang diberi judul "Renai Kinshi Jourei" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Aturan Anti-Cinta".

Lagu yang masuk dalam daftar ini antara lain "Heart Gata Virus - Virus Tipe Hati", "Tsundere!", "Oogoe Diamond - Teriakan Berlian", dan "Ano Koro No Sneakers - Sneakers Waktu Itu'.

13.18 | 0 komentar | Read More

Basuki "Provokasi" Jakmania

JAKARTA, KOMPAS.com — Belasan Jakmania meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk memberikan perhatian lebih pada klub sepak bola berjuluk "Macan Kemayoran" itu.

Permintaan Jakmania meliputi beberapa hal, baik itu sokongan dana maupun pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan performa para pemain Persija. Namun, Basuki mengungkapkan sulitnya memberi bantuan finansial kepada Persija karena terbentur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang melarang dana APBD mengalir ke klub sepak bola, terlebih tata kelola Persija telah dikelola secara profesional oleh PT Persija Jaya Raya.

"Saya pikir sulit, ya soalnya enggak boleh pakai APBD, kecuali kalau Persija itu BUMD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Sebaliknya, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku lebih suka memprovokasi para anggota Jakmania untuk bersama-sama mengawasi penghasilan yang diperoleh PT Persija Jaya Raya dalam mengelola Persija. Secara langsung ia mengajak Jakmania untuk menuntut transparansi dari PT Persija Jaya Raya dalam membeberkan situasi finansialnya.

Menurut Basuki, dengan basis pendukung yaang besar, seharusnya finansial di tubuh Persija dapat terus stabil. Belum lagi citra klub profesional yang melekat seharusnya mampu dimanfaatkan Persija untuk menggaet sponsor guna menutupi kebutuhan operasional.

Basuki mengimbau seluruh anggota Jakmania untuk saling mengingatkan dan menjaga suasana tertib saat mendukung tim kesayangan mereka berlaga. Sebab, hal itu akan berkaitan dengan diperolehnya izin menggelar pertandingan kandang di Jakarta.

"Saya lebih suka provokasi itu. Jangan lagilah ada pendukung yang naik di atap mobil, pendukung di bawah umur yang merokok, anarkis. Lebih baik tuntut transparansi dan bagaimana bisa lahir penerus Bambang Pamungkas dari para pendukung Persija," ujarnya.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

13.50 | 0 komentar | Read More

Penanganan Konflik yang Tidak Tuntas

Ilham Khoiri

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, cita-cita kerukunan umat beragama di Indonesia masih sulit diwujudkan selama tahun 2012. Berbagai kerusuhan dengan latar belakang perbedaan agama dan keyakinan masih meletup di beberapa daerah, bahkan merenggut beberapa korban jiwa. 

Berbagai persoalan serupa sepertinya terus berulang, sedangkan penanganan masih setengah hati. Pada awal tahun, Februari 2012, dibuka dengan bentrokan kelompok muka dan kelompok belakang di Pelauw, Maluku Tengah, Maluku. Pemicunya, perbedaan keyakinan, khususnya dalam menentukan hari besar agama. Enam tewas dan 400 rumah hangus dalam kekerasan itu.

Pertengahan Agustus, massa jemaah Sunni menyerang kelompok Syiah di Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur. Konflik yang dibumbui masalah keluarga itu tumbuh beberapa tahun sebelumnya, tetapi tak dituntaskan sehingga meletup kembali. Satu tewas, 6 terluka, 37 rumah terbakar, dan 235 orang terpaksa mengungsi. Bahkan sampai saat ini, tampaknya warga belum bisa kembali ke kampung halaman mereka.

Akhir tahun 2012, tepatnya November, ditutup dengan bentrokan antara warga dan kelompok pimpinan Teungku Aiyub Syakuban di Bireuen, Aceh. Warga marah atas pengajian kelompok Teungku Aiyub yang dianggap sesat. Tiga orang tewas dan 10 orang luka-luka.

Selain beberapa kekerasan menonjol tadi, ada beberapa gesekan lama. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah, misalnya, muncul di beberapa daerah. Bahkan di sejumlah daerah, banyak jemaah Ahmadiyah yang belum kembali ke kampung halaman mereka. Contohnya, jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang meninggalkan rumah mereka sejak tragedi kekerasan pada 6 Februari 2011.

Sementara kontroversi keberadaan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, masih buntu.

Konflik berlatar agama terjadi baik di dalam satu kelompok penganut agama sama (intra-agama) maupun dengan kelompok agama berbeda (antar-agama). Semua kalangan paham, konflik berlatar belakang agama itu menimbulkan kerugian besar. Sejumlah nyawa melayang, sebagian terluka, dan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Di kawasan pertikaian, umat beragama tidak aman dan tidak bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Pada tahap lebih lanjut, kondisi ini rawan merusak solidaritas kebangsaan Indonesia.

Berulang

Jika berdampak demikian serius, lantas kenapa konflik berlatar belakang agama masih saja berulang? Masalahnya memang masih ada faktor-faktor penyebab. Hal itu mencakup faktor dari dalam umat beragama dan faktor dari luar.

Faktor dari dalam terkait pemahaman sebagian umat terhadap ajaran agama yang masih sempit. Ada kelompok yang merasa benar sendiri sehingga siapa pun di luar keyakinannya dianggap salah, bahkan patut diperangi. Mereka sulit menerima perbedaan.

Fanatisme itu bisa semakin menguat setelah bersinggungan dengan faktor-faktor luar. Sebut saja masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, pendidikan rendah, dan ketimpangan pembangunan. Masyarakat yang merasakan ketidakadilan mudah mengamuk meski hanya dirangsang hal-hal sepele.

Saat bersamaan, pemerintah cenderung gamang dalam menangani gejala konflik, bahkan kerap hanya menjadi penonton. Penegak hukum—yang diharapkan bisa menjerat pelaku kekerasan—justru lemah, bahkan menjadi bagian dari masalah.

Kondisi demikian bisa kian runyam ketika ada kepentingan politik, katakanlah dalam pertarungan pemilihan kepala daerah yang memainkan sentimen agama untuk kepentingan sesaat. Semua faktor itu tentu bisa saling menopang sehingga semakin mudah memicu konflik antar-umat beragama. Konflik-konflik itu sangat berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia sebab konflik yang tak mampu diantisipasi sejak dini kerap kali menimbulkan kekerasan di lapangan.

Konstitusi

Bagaimana kita menangani konflik demi mewujudkan cita-cita kerukunan umat beragama? Tak ada pilihan lain, kecuali kita bersungguh-sungguh merujuk dan mengamalkan konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan, negara Indonesia bukan negara agama, tetapi memfasilitasi masyarakatnya untuk mengembangkan keyakinan berketuhanan. Dasar ini lantas diterjemahkan dalam Pasal 29 UUD 1945 bahwa ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Konstitusi itu harus diterapkan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Lindungi semua kelompok, termasuk minoritas, untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam beragama. Jangan ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Cegah gejala-gejala konflik dan segera tangani jika sudah mulai meletup. Jangan biarkan letupan membesar, apalagi negara kalah oleh kelompok-kelompok kekerasan. Pelaku kekerasan harus ditindak tegas sesuai aturan hukum sehingga akan terbentuk efek jera yang bisa mengurangi kemungkinan terulangnya perilaku serupa.

Lebih dari itu, negara dalam hal ini pemerintah mesti berusaha mewujudkan cita-cita negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembangkan program pembangunan secara merata di semua bidang sehingga bisa memupus perasaan ketidakadilan. Jangan sampai negara dinilai tidak mampu melindungi hak-hak warga atau dianggap tidak melakukan apa-apa (pembiaran).

Para pemimpin agama mesti meyakinkan umat, negara ini menjamin kebebasan semua agama. Meski berbeda pendapat dan keyakinan, tak boleh ada kekerasan, penyerangan, atau pembunuhan satu kelompok terhadap kelompok lain. Tak cukup menyeru, elite agama harus tampil sebagai teladan yang menerima dan menghargai perbedaan keyakinan dan mengembangkan cinta kasih pada sesama manusia.

Di sisi lain, umat beragama terus mendalami ajaran keagamaan. Tentu semua agama sejatinya menyerukan kebaikan, hormat atas sesama manusia, dan mengecam segala bentuk kekerasan. Organisasi-organisasi besar keagamaan perlu terus memperkuat diri untuk meneguhkan pemahaman yang moderat, toleran, dan membumikan ajaran agama dalam bingkai Indonesia yang multikultur. Sebab, para pendiri negeri ini justru mampu merekatkan berbagai perbedaan paham, termasuk agama, sebagai fondasi kokoh sampai hari ini.

Baca juga:
Benteng Terakhir Keadilan Itu Semakin Goyah
DPR 2012, Legislasi yang Tak Capai Target hingga 'Hobi' Bolos
Menanti Wakil Rakyat yang Tak Berkhianat

Ikuti refleksi 2012 di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam topik:
Refleksi 2012 Polhukam

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

13.48 | 0 komentar | Read More

Pak Jokowi, Lindungi Anak-anak Ini...

Pak Jokowi, Lindungi Anak-anak Ini...

BANDUNG, Kompas.com - Para atlet renang muda Jakarta bukan hanya mengalami beban kota besar, namun juga kurang mendapat perlindungan.

Akhir Desember selalu menjadi puncak kompetisi renang Indoensia dengan digelarnya Kejuaraan Renang Antarperkumpulan se Indonesia (KRAPSI). Ajang ini mempertemukan atlet-atlet renang terbaik perkumpulan renang se Indonesia.

Tahun ini, KRAPSI diadakan di Kolam Renang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung 27-30 Desember 2012. Bagi PRSI Jawa Barat, ajang ini sekaligus juga menjadi uji coba karena mereka akan menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2016 mendatang.

Tidak tanggung-tanggung, panitia pelaksana menjanjikan mesin pemanas kolam untuk mencapai suhu air sesuai standar Federasi Renang Internasional yaitu 25 derajat celcius. Panitia juga menjanjikan akan menggunakan alat penghitung elektronik untuk menghindarkan kontroversi selisih waktu.

Ajang KRAPSI memang ajang penting buat penentuan peringkat atlet renang, baik secara nasional mau pun provinsi. Baik buruknya hasil di KRAPSI dapat menentukan seorang perenang terpental dari persaingan.

Hal serupa dirasakan pula para perenang asal provinsi DKI Jakarta. Usai PON XVIII/Riau, September lalu, atlet renang DKI "dicekam" dengan isu masuknya atlet-atlet renang  asal provinsi luar.  Mereka mengincar posisi masuk dalam pelatda DKI dan berkesempatan membela provinsi tersebut di ajang-ajang kompetisi nasional.

Ajang kejuaraan renang antar perkumpulan daerah (KRAPDA) DKI, awal Desember lalu menimbulkan fenomena yang mengkhawatirkan atlet, pelatih mau pun orang tua. Atlet-atlet renang asal provinsi lain ikut berlomba tanpa mengikuti prosedur atau tata cara kepindahan yang ada.

Fenomena atau kejanggalan itu antara lain berupa perubahan identitas atlet yang berbeda dengan provinsi asalnya. Seperti yang dilakukan oleh atlet renang Eliza Delanira yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dalam KRAPDA DKI lalu, ia turun atas nama Delanira E atas nama sebuah perkumpulan renang Jakarta.

Padahal penentuan perpindahan atlet cukup jelas. Tiga bulan untuk perpindahan antarklub dalam provinsi dan tiga bulan untuk antarklub antarprovinsi.

Penentuan waktu perpindahan ini diditentukan untuk menghargai  keberadaan perkumpulan renang sebagai institusi pembina.  Adanya waktu 3 hingga  6 bulan ini  juga untuk menghindari fenomena "kutu loncat" ketika para perenang  berpindah-pindah klub dalam waktu singkat.

Dalam beberapa kasus,  pengubahan identitas  atlet untuk jangka panjang justru merugikan si atlet. Seperti  kasus yang menimpa Bayu Fiendra, 14,  atlet layar asal Batam, Kepulauan Riau yang membela DKI Jakarta di PON XVIII/Riau lalu.

Selama PON, Bayu bertanding dengan menggunakan nama Prastio Bayu Nugroho dan meraih medali perunggu sekaligus berhak atas bonus Rp35 juta. Namun di piagam penghargaan PON tertulis nama aslinya, Bayu Fiendra, sesuai nama yang ia sebut ketika ditanya oleh panitia pelaksana PON. Akibat perbedaan nama ini, administrasi pemberian bonus jadi  terhambat. (Kompas, Minggu, 9 Desember).

Ketidakjelasan inilah yang dihadapi para atlet renang DKI saat ini. Mungkin memang perlu campur tangan Pak Gubernur  untuk memperjelas hal ini. Untuk masa depan mereka.  Dalam hal disiplin, para atlet muda ini jelas lebih baik dari oknum aparat pemerintah.  Mereka memulai aktivitas keseharian mereka dengan berlatih renang pukul 04.30 sebelum menghadapi macet dan beban sekolah, tanpa terlembat pula. Sementara pada awal pelantikannya sebagai Gubernur DKI, pak Jokowi kerap menemukan anak buahnya yang belum  datang ke kantor pada pukul 08.00 pagi.

Editor :

A. Tjahjo Sasongko

13.41 | 0 komentar | Read More

Ini Tanggapan Menteri PU soal Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto angkat bicara soal banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta. Menurut dia, ini bukan hanya tanggung jawab instansi yang dipimpinnya, melainkan juga semuanya.

"Soal banjir, ini, kan, kita kerja sama-sama. Itu tugas bersama. Jangan hanya tugas PU," kata Djoko saat ditemui selepas rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Menurut Djoko, banjir yang terjadi di Ibu Kota ini diakibatkan banjir kiriman dari hulu (Bogor). Karena hujannya cukup deras dan sungai yang mengalir di Ibu Kota dangkal dan sempit, air tersebut meluap ke rumah warga.

Pihak Kementerian PU akan segera memperlebar sungai-sungai besar di Jakarta. Namun, rencana tersebut masih terhalang karena masih banyak permukiman kumuh di bantaran sungai.

"Seharusnya di bantaran kali ini ada tanggulnya yang bisa mencegah banjir. Namun, masih banyak permukiman warga. Solusinya, kalau tidak mau banjir, ya, sungainya harus diperlebar dan dibangun tanggul," tambahnya.

Namun, kata Djoko, untuk merelokasi warga di bantaran sungai ini memang tidak mudah. Pemerintah akan terus berunding dengan masyarakat setempat terkait hal ini, khususnya merelokasi warga ke rumah susun atau lokasi lain.

Apalagi, pemerintah juga harus menyediakan dana santunan untuk bisa merelokasi warga di bantaran sungai tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga berencana melakukan pengerukan sungai. Hal ini akan terus dilakukan untuk bisa menampung air dalam jumlah yang banyak sehingga tidak meluap ke rumah warga.

Terkait banjir yang terjadi di Jalan Thamrin dan Sudirman Jakarta, Djoko menjelaskan, hal itu hanya karena masalah drainase yang buntu. "Itu hanya masalah drainase lokal, itu karena buntu saja sehingga harus dibersihkan," pungkasnya.

Editor :

Erlangga Djumena

13.41 | 0 komentar | Read More

Jessica Girls Generations Beri Ucapan Selamat Natal

Jessica Girl Generations (sumber: allkpop)

Personil Girls Generations itu terlihat menikmati putihnya salju di wilayah Sapporo, Jepang.

Dalam video ucapan selamat natal untuk fans setianya, Jessica, salah seorang personil Girls Generations, tampil anggun dengan gaya Putri Salju.

Dirinya juga mengatakan betapa menyenangkannya menikmati liburan Natal dan Tahun Baru kali ini dengan mengambil lokasi di wilayah Sapporo, Jepang.

"Merry white Christmas!!! The snow rose up to my height in Sapporo!! Wooheehing Iam tall kekeke, Have a warm Christmas with your family," tulis Jessica di situs resmi Girls Generations. 

Dalam foto-foto yang diunggah ke halama situs tersebut, Jessica terlihat tengah menikmati putihnya salju disela-sela liburan Natalnya kali ini.

Banyak fans yang menuliskan rasa kagum dengan suasana lokasi liburan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya mirip dengan tokoh 'Putri Salju'.

Selain itu, sejumlah fans setia Girls Generations lainnya membalas ucapan Selamat Natal dari Jessica dengan mengirimkan komentar, "Selamat bersenang-senang dengan bermain di salju!" dan "Selamat Natal juga Jessica".

13.18 | 0 komentar | Read More

Penggemar "Kejar" Basuki Hingga ke Rumah Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com — Keterbukaan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi kesan mendalam kepada Yohanes (45), warga Bekasi Barat. Setiap hari, dia "ketagihan" membaca berita tentang Basuki. Ketika pria yang dikaguminya menggelar open house di rumah dinasnya, kesempatan itu tak dilewatkannya.

Yohanes pun datang ke rumah dinas Wagub DKI di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/12/2012). Dia membawa serta seorang putranya untuk mengucapkan Natal kepada Basuki.

"Sengaja ke sini mau lihat gimana sih Open House yang diselenggarain Basuki. Saya tahu acara ini dari berita di internet. Kan, dibuka untuk umum, jadi saya dateng aja. Saya mau ucapin selamat Natal sama Pak Basuki," kata Yohanes kepada Kompas.com.

Menurut Yohanes, yang memiliki usaha di kawasan Benhil, Jakarta Pusat, sejak kepemimpinan Jokowi-Basuki, dirinya merasa ada perubahan yang terjadi. Awalnya mulai dari video transparansi rapat yang diunggah di Youtube. Hal tersebut dapat dijadikan contoh bagaimana seorang pemimpin berusaha untuk terbuka dan ingin berbagi kepada masyarakatnya.

"Rasanya setiap hari enggak afdal, kayak kurang lengkap kalau enggak mantau berita Jokowi-Basuki. Pasti saya sempetin pagi, siang, sore untuk buka internet dan cek berita soal Pak Jokowi-Ahok," tutur Yohanes.

"Saya mau tahu aja apa lagi yang dilakukan mereka karena saya yakin akan kemajuan Jakarta nantinya di tangan Pak Jokowi-Ahok," imbuhnya.

Yohanes hanyalah satu dari sekitar dua ratusan orang yang berkunjung ke open house Basuki. Semakin siang, warga yang datang pun kian banyak. Semuanya berkumpul di halaman rumah dinas yang cukup luas.

Masyarakat kelas bawah, menengah, hingga kalangan pejabat di Pemprov DKI Jakarta berbaur menjadi satu. Mereka menyantap makanan yang sudah tersaji di halaman rumah.

Tampak yang sudah hadir adalah mantan Wagub DKI Prijanto dan Kadishub DKI Udar Pristono. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan istri pun dikabarkan sudah tiba di rumah dinas Basuki.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

13.50 | 0 komentar | Read More

Kita Masih Melihat Perilaku Tak Bertuhan

Kita Masih Melihat Perilaku Tak Bertuhan

Penulis : Sabrina Asril | Selasa, 25 Desember 2012 | 12:00 WIB

SABRINA ASRIL

Pdt Denny Matulapelwa

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Indonesia diingatkan kembali akan makna keberagaman yang ada di negeri ini. Nilai keberagaman kini dinilai sudah dinodai dengan ulah sejumlah oknum yang seakan tak bertuhan dan tidak berperikemanusiaan. Sifat saling menghargai perlu ditumbuhkan kembali untuk menjaga hubungan antara sesama umat manusia.

Demikian disampaikan Pdt Denny Matulapelwa, Sth saat dijumpai di Gereja Immanuel, Selasa (25/12/2012), sesaat usai memberikan khotbah kebaktian Natal.

"Kita masih menyaksikan perilaku seperti orang tidak bertuhan dan berperikemanusiaan. Ada saudara kami yang masih belum boleh menghadap Tuhannya di dalam ibadah," ujar Pdt Denny.

Padahal, lanjutnya, mereka bukan mencari massa atau mencari panggung politik. Mereka hanya ingin beribadah, tetapi mengalami kesulitan lantaran kurangnya rasa toleran di antara umat beragama saat ini.

"Kita hidup apa pun agama sebagai suku bangsa Indonesia yang menyatakan diri sebagai sebuah negara Pancasila yang berasaskan kebhinekaan dalam hidup bersama. Kita hidup dalam negara dengan sila ketuhanan," pesan Pdt Denny.

Selain itu, ia juga menyoroti perihal musibah banjir di Jakarta yang terjadi pada pengujung tahun ini. "Kita harus membantu mereka dan mendoakan. Semoga program Pak Jokowi yang sedang dihadapkan pada kenyataan ini bisa membenahinya bersama aparat terkait," katanya.

Adapun Gereja Immanuel pada perayaan hari Natal kali ini mengangkat tema "Allah yang Menjadi Manusia". Tema itu diharapkan bisa kembali mengingatkan umat Kristiani akan kepedulian Tuhan.

"Allah sampai menjadi manusia itu adalah bentuk kepedulian Allah dari bentuk Yesus menjadi bentuk manusia supaya dia menjadi contoh teladan yang baik bagi kita semua. Harapannya ialah agar manusia hidup menurut citra Allah yang tampil lewat sosok manusia," kata Pdt Denny.

Editor :

Erlangga Djumena

13.48 | 0 komentar | Read More

Putra Cino Lahir di Malam Natal

Putra Cino Lahir di Malam Natal

Senin, 24 Desember 2012 | 23:19 WIB

SEMARANG, Kompas.com - Juara dunia kelas bulu IBO Daud Yordan menjadi seorang ayah setelah istrinya, Mega Angela, melahirkan anak pertama di Rumah Sakit Fatima Ketapang, Kalimantan Barat.

Daud "cino" Yordan mengatakan, istrinya melahirkan anak laki-laki pada Senin (24/12) pukul 18.08 WIB dengan berat badan 3,5 kilogram dan panjang 50 centimeter.

Menurut petinju dengan rekor bertarung 30 kali menang (23 di antaranya dengan KO) dan dua kali kalah itu, anaknya akan diberi nama Miquel Angel Yordan Jr.

"Tentu saja saya sangat bersyukur atas kelahiran anak saya yang pertama ini. Saya berharap bisa memberikan semangat lebih kepada saya untuk menapaki karier di dunia tinju," katanya.

Menurut petinju yang mempertahankan gelar saat mengalahkan petinju Mongolia Choi Tseveenpurev di Singapura, 9 November 2012, itu dengan kelahiran anaknya ini menjadikan dirinya harus menghormati seluruh wanita.

Petinju dari Sasana Kayong Utara tersebut mengatakan karena saat melahirkan itu antara hidup dan mati."Saya harus menghormati seluruh wanita karena melahirkan itu antara hidup dan mati," ungkap Cino

Editor :

A. Tjahjo Sasongko

13.41 | 0 komentar | Read More

Subsidi BBM Bikin Jebol Kocek Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota dalam APBNP 2012 membuat anggaran subsidi energi pemerintah membengkak. Menjelang akhir tahun, realisasi belanja subsidi energi sudah mencapai 133,39 persen dari pagu anggaranya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan, sampai 20 Desember 2012 realisasi anggaran subsidi energi mencapai Rp 270 triliun atau 133,39 persen dari pagu APBNP 2012 yang sebesar Rp 202,4 triliun.

"Realisasi belanja subsidi BBM mencapai Rp 186,7 triliun (135,9 persen dari pagu) dan subsidi listrik Rp 83,3 triliun (128,2 persen dari pagu)," jelasnya akhir pekan lalu.

Sementara itu, untuk subsidi non energi realisasinya mencapai Rp 38 triliun atau 89,1 persen dari pagu APBNP 2012 yang sebesar Rp 42,7 triliun. Pembengkakan belanja subsidi energi ini secara otomatis juga mendongkrak belanja subsidi secara keseluruhan.

Anny menuturkan, secara keseluruhan per 20 Desember 2012 realisasi belaja subsidi sudah menacapai Rp 308 triliun atau 125,7 persen dari pagu APBNP 2012 yang sebesar Rp Rp 245,1 triliun.

Jika melihat realisasi belanja secara keseluruhan, per 20 Desember 2012 total realisasi belanja negara mencapai Rp Rp 1.375,8 triliun atau 88,9 persen dari pagu APBNP 2012 yang sebesar Rp 1.548,4 triliun.

Anny bilang, realisasi belanja ini sedikit lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun 2011 lalu yang sebesar 86,9 persen.( Herlina KD/Kontan)

 Baca juga:
Konsumsi Premium di Jakarta Pasti Jebol
Bola Liar Subsidi BBM
Pengamat: Naikkan Harga Solar Bersubsidi
Ekonom Sarankan Harga BBM Naik Awal Tahun 2013
BBM Subsidi Akan Dibatasi Rp 100.000 Per Hari?

Ikuti artikel terkait di Topik SUBSIDI UNTUK ORANG KAYA?

Sumber :

Editor :

Erlangga Djumena

13.41 | 0 komentar | Read More

Ricky Harun Santai Cari Pasangan

Ricky Harun (sumber: Beritasatu.com/Yanuar Rahman)

"Pacar itu plus, nilai tambah untuk tambah hidup".

Setelah kandas menjalani hubungan dengan pesinetron cantik Chelsea Olivia dan Sheila Marcia, Ricky Harun merasa apa yang terjadi dulu adalah pembelajaran bagi dirinya. Lelaki kelahiran 12 Januari 1987 itu tak merasa trauma sedikitpun atas kegagalannya tersebut.

"Siapa tahu ke depannya dapat pasangan lagi dan bisa jalani dengan baik," ujarnya saat ditemui di Planet Hollywood, Jakarta, Senin (24/12).

Ricky sendiri pernah bercita-cita untuk menikah muda di usia 25-26 tahun. Namun kini, ia lebih memilih untuk bersikap realistis dan melihat kesiapan diri dan pasangannya nanti.

"Nikmati saja dengan teman-teman, gue juga ada kegiatan. Pacar itu plus, nilai tambah untuk tambah hidup," terangnya.

Sikap santainya dalam mencari pasangan juga didukung oleh sang mama, Donna Harun. Menurut Ricky, sang ibunda tercinta tidak pernah mendesak dirinya untuk segera berkeluarga.

"Enggak ada target, yang penting gue senang," tukasnya.

13.18 | 0 komentar | Read More

"Pak Jokowi, Kami Butuh Solusi!"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Bidara Cina, Jakarta Timur, menjadi kesempatan warga untuk curhat kepada Jokowi. Mereka meminta Jokowi mencarikan solusi banjir yang kerap datang di daerah mereka.

Hal ini diungkapkan warga saat melihat Jokowi bersama Iriana dan wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto sedang berada di atas perahut karet. Mereka tengah meninjau rumah-rumah yang terendam banjir kiriman dari Bogor.

Ceritanya, setelah sepuluh menit melihat banjir, seorang warga menawari Jokowi untuk naik ke sebuah getek yang terbuat dari seng. Namun, warga yang mendampingi Jokowi mengimbau Jokowi untuk naik perahu karet yang lebih memadai.

Kemudian, dua perahu karet yang cukup besar datang. Satu perahu digunakan untuk para wartawan, dan satu perahu digunakan oleh Jokowi, Iriana, Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto, dan beberapa warga setempat.

Selama berkeliling lokasi banjir, Jokowi sempat menyapa warga yang tidak mengungsi dan memilih berada di lantai dua rumah mereka. Berdasarkan pantauan, banjir di Bidara Cina sudah sampai se-paha orang dewasa. Warga setempat menyapa Jokowi dan mereka meneriakkan keinginan mereka dan harapan-harapan mereka kepada Jokowi.

"Pak Jokowi, sampai kapan ini Pak surutnya? Kami butuh solusinya! Tolong kalinya dibangun supaya tidak banjir terus- terusan," ujar salah seorang warga yang bertahan di rumahnya.

Mendengar itu, Jokowi hanya melambaikan tangannya sambil tersenyum dan meminta warga untuk bersabar. "Ya, sabar ya, Bu. Nanti kami cari solusinya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Camat Jatinegara Sofyan mengatakan, banjir yang menggenangi daerah rumahnya merupakan banjir kiriman dari Bogor sejak semalam. "Kemarin jam 16.00 WIB ketinggian air di Katulampa sudah 180 meter," kata Sofyan.

Sebanyak 4 RW yang terendam banjir. Sofyan mengatakan, RW yang paling parah terendam banjir adalah RW 7 dan RW 11 dan sebanyak 2.500 jiwa yang terdeteksi terendam banjir. Adapun, di RW 11 terdapat sembilan RT yang terendam banjir yang tingginya mencapai 200 sentimeter yaitu RT 3, 5, 6, 9, 10, 12, dan 13.

Bantuan dari Pemprov DKI, kata dia, sudah tersalurkan. "Pagi-pagi sudah mendapatkan kiriman berupa makanan, bubur kacang hijau. Nanti makan malam, warga yang akan memasak sendiri di Dapur Mandiri. Perahu juga sudah ada dari PMI, Satpol PP, dan BNPB," kata Sofyan.

Kunjungan Jokowi ke Bidara Cina hanya sekitar 30 menit. Setelah itu, Jokowi langsung tancap gas menuju lokasi banjir berikutnya, yaitu Bukit Duri.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

13.50 | 0 komentar | Read More

Aksi Jalan Kaki Petani ke Istana Tuntut Keadilan Lahan

Aksi Jalan Kaki Petani ke Istana Tuntut Keadilan Lahan

Penulis : Suhartono | Senin, 24 Desember 2012 | 13:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi jalan kaki petani dan aktivis agraria dengan nama Tani Beregerak untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan keadilan lahan, Senin (24/12/2012) siang, mulai bergerak meninggalkan Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan, menuju Istana Merdeka, Jakarta.

Rombongan yang sudah berjalan memasuki hari ke-13 sejak meninggalkan Kota Jambi, dua pekan lalu itu, bertujuan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka yang memiliki hak hidup di atas lahan, tetapi dirampas oleh pengusaha perkebunan dan hutan produksi dengan dalih konservasi dan izin resmi dari pemerintah.

Yoris SS, Ketua Serikat Tani Nusantara, mengatakan, meskipun cuaca mendung dan rintik-rintik gerimis, para petani dan peserta aksi jalan kaki menuju Istana tetap semangat.

"Peleton 33 Sumatra Panthera, rombongan ini kami sebut, akan melanjutkan kembali perjalanan aksi jalan kaki 1.000 km menuju Istana. Semalam, kami menginap di kantor DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Ogan Komiring Ilir," ujarnya.

Menurut Yoris, peserta aksi jalan kaki akan menyusuri jalur lintas timur Sumatera. "Saat ini, kami tengah beristirahat makan di areal kantor Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komiring Ilir. "Sementara ini, ribuan buruh perkebunan dan petani-petani di sepanjang jalur aksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga sedang mempersiapkan penyambutan kami," lanjut Yoris.

Yoris mengatakan, jika tak ada halangan, rombongan akan tiba di Jakarta menjelang tahun depan. "Kami juga akan bergabung dengan warga dan petani Jambi lainnya yang kini sudah sebulan lamanya mendirikan tenda dan tinggal di depan kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas oleh pemerintah untuk kepentingan pengusaha hutan dan perkebunan," jelas Yoris lagi.

13.48 | 0 komentar | Read More

Aksi Jalan Kaki Petani ke Istana Tuntut Keadilan Lahan

Aksi Jalan Kaki Petani ke Istana Tuntut Keadilan Lahan

Penulis : Suhartono | Senin, 24 Desember 2012 | 13:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi jalan kaki petani dan aktivis agraria dengan nama Tani Beregerak untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan keadilan lahan, Senin (24/12/2012) siang, mulai bergerak meninggalkan Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan, menuju Istana Merdeka, Jakarta.

Rombongan yang sudah berjalan memasuki hari ke-13 sejak meninggalkan Kota Jambi, dua pekan lalu itu, bertujuan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka yang memiliki hak hidup di atas lahan, tetapi dirampas oleh pengusaha perkebunan dan hutan produksi dengan dalih konservasi dan izin resmi dari pemerintah.

Yoris SS, Ketua Serikat Tani Nusantara, mengatakan, meskipun cuaca mendung dan rintik-rintik gerimis, para petani dan peserta aksi jalan kaki menuju Istana tetap semangat.

"Peleton 33 Sumatra Panthera, rombongan ini kami sebut, akan melanjutkan kembali perjalanan aksi jalan kaki 1.000 km menuju Istana. Semalam, kami menginap di kantor DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Ogan Komiring Ilir," ujarnya.

Menurut Yoris, peserta aksi jalan kaki akan menyusuri jalur lintas timur Sumatera. "Saat ini, kami tengah beristirahat makan di areal kantor Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komiring Ilir. "Sementara ini, ribuan buruh perkebunan dan petani-petani di sepanjang jalur aksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga sedang mempersiapkan penyambutan kami," lanjut Yoris.

Yoris mengatakan, jika tak ada halangan, rombongan akan tiba di Jakarta menjelang tahun depan. "Kami juga akan bergabung dengan warga dan petani Jambi lainnya yang kini sudah sebulan lamanya mendirikan tenda dan tinggal di depan kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk menuntut hak-hak mereka yang dirampas oleh pemerintah untuk kepentingan pengusaha hutan dan perkebunan," jelas Yoris lagi.

13.48 | 0 komentar | Read More

Indonesia Raih Dua Gelar Juara

India Terbuka GP Gold

Indonesia Raih Dua Gelar Juara

Senin, 24 Desember 2012 | 00:06 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Tim Indonesia akhirnya memastikan diri merebut dua gelar juara di turnamen India Terbuka GP Gold yang berakhir Minggu (23/12).

Dua gelar di rtaih di nomor tunggal pteri dan ganda campuran. Di nomor taunggal puteri, Lindaweni Fanetri keluar sebagai juara pertama turnamen yang berlangsung di Lucknnow, India tersebut.

Lindaweni memerlukan waktu satu jam 12 menit untuk mengalahkan pemain tuan rumah Sindhu PV 21-15,18-21, dan 21-18 pada babak final.

Sebelumnya, gelar pertama Indonesia diberikan ganda campuran Indonesia pasangan Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irwati ini merebut gelar juara setelah mengalahkan pasangan Thailand Nipitphon Puangpuapech/Savitree Amitrapai dengan dua set langsung 21-12 dan 24-22.

Sayangnya gelar ketiga gagal dipersembahkan oleh ganda puteri Komala Dewi/jenna Gozali menghadapi  ganda vThailand Savitree Amitrapai/Sapsiree Taerattanachai, ganda Indonesia tampil gugup dan menyerah mudah 12-21 6-21.

Namun dua gelar ini telah cukup membuat Indonesia meraih gelar terbanyak. Tiga gelar lainnya dibagi rata antara tuan rumah India, Thailand dan Korea Selatan.

Sumber :

tournamentsoftware

Editor :

A. Tjahjo Sasongko

13.41 | 0 komentar | Read More

Transportasi Massal

HONGKONG, KOMPAS.com - Hongkong SAR bolehlah disebut sebagai salah satu kota dunia dengan transportasi ke bandara terbaik. Hendak ke Bandara Chek Lap Kok bisa ditempuh lewat udara, laut, dan darat.

Melalui jalur darat pun bisa dengan airport express, kereta api cepat dengan interior mirip pesawat terbang. Bisa juga dengan bus, taksi, dan kendaraan pribadi. Ingin ke kota lain, misalnya Makau, cukup dengan naik feri, langsung dari Bandara Chek Lap Kok.

Otoritas di Hongkong SAR rupanya cerdas mengatur lalu lintas darat agar pengguna jalan dimudahkan. Transportasi ke Bandara Chek Lap Kok bisa menjadi contoh betapa efisien perjalanan di kota berpenduduk 10 juta jiwa ini. Seorang yang ingin ke bandara cukup berdiri di depan hotel. Feeder bus (bus penghubung) akan ”samperin” warga lalu menuju  Stasiun Kowloon. Perjalanan gratis ini hanya butuh waktu 10 menit.

Di Stasiun Kowloon, para calon penumpang membeli tiket airport express senilai 90 dollar Hongkong (setara Rp 139.500) lalu bisa langsung melakukan  city check-in. Hampir semua maskapai mempunyai konter di sini, termasuk Garuda Indonesia. Seusai check in selama tiga menit, calon penumpang langsung menuju  airport express yang hanya 30 meter dari lokasi city check-in. Adapun perjalanan ke Bandara Chek Lap Kok hanya 20 menit.

Dengan demikian, total perjalanan ke bandara hanya 38 menit, sudah termasuk beli tiket kereta api dan check in. Kalau menggunakan taksi, ongkosnya dua kali lipat tarif tiket kereta api dan waktu tempuh lebih dari sejam. Keamanan dan kenyamanan pun jauh lebih baik. Sebagian di antara pengemudi-pengemudi taksi di Hongkong terkesan kurang ramah. Ada yang mengemudikan taksi suka seenaknya. Mereka tak peduli pada  penumpang.

Apa yang dilakukan Hongkong SAR sebetulnya dapat dilakukan oleh Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Kini transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta makin runyam. Kemacetan yang menghadang perjalanan ke bandara menjadi momok bagi para calon penumpang  ataupun yang baru saja mendarat.

Perjalanan ke dan dari bandara hanya bertumpu pada transportasi darat. Tak ada kereta api cepat. Jalan yang digunakan juga hanya itu. Tidak heran kalau kemudian kemacetan demikian kerap terjadi. Seorang penumpang yang baru mendarat sudah dihadang kemacetan. Jika seorang naik mobil dari bandara menuju Jalan Gatot Subroto, misalnya, kendaraan sudah dihadang kemacetan sejak di jalan tol bandara. Keluar kawasan tol bandara, kemacetan sudah menghadang sejak di  Grogol.

Alangkah cerdasnya para penguasa negeri ini kalau mampu memecahkan masalah kemacetan ini. Tidak usah banyak program canggih, bisa membuat perjalanan ke dan dari Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih efisien saja sudah sangat baik. Bergegaslah bangun kereta api cepat atau angkutan massal lain ke bandara dan perlebar lagi jalan tol ke bandara internasional yang sudah berusia 27 tahun  itu.

13.41 | 0 komentar | Read More

Film Nyanyian 1907 Diluncurkan di Banda Aceh

Bongkahan Terumbu karang (coral boulder) yang terbawa di Simeulue (sumber: ibnurusydy.com)

Film ini menceritakan saksi hidup tsunami pada tahun 1907 yakni  Nenek Rukiah yang berusia 112 tahun.

Komunitas Audio Visual Aneuk Nanggroe (KAVAN) dan Yayasan Khadam Nanggroe (YKN) meluncurkan film dokumenter berjudul Nyanyian 1097 pada Selasa (25/12) pukul 20.30 WIB di Sultan II Selim ACC Banda Aceh.

“Film ini menceritakan saksi hidup tsunami pada tahun 1907 yakni  Nenek Rukiah yang berusia 112 tahun  dan tinggal di Kabupaten Simeulue,” ungkap  Faisal Ilyas panitia pelaksanan kepada Beritasatu.com, Minggu (23/12).

Faisal menjelaskan, dalam fim itu,  Rukiah menuturkan kejadian tsunami pada tahun 1907 kepada anak-anak dan  dan cucunya sebagai cerita untuk mengisi waktu senggang dan pengantar tidur  melalui budaya tutur kata  lokal nanga-nanga.

Masyarakat sekitar mengakui melalui cerita yang sering dituturkan itu mengenali tanda-tanda alam yang muncul menjelang tsunami pada tahun 2004 dengan menyelamatkan diri ke perbukitan.

“Bukti kuatnya tsunami pada tahun 1907 dengan ditemukan batu coral besar yang berasal dari kedalaman laut di daratan  kabupaten,” tambah Faisal dalam pernyataan tertulis kepada Beritasatu.com.

Faisal menyatakan budaya cerita smong  merupakan kearifan lokal warga Simeulue bermula dari tsunami pada tahun  1907. Dari cerita yang diwariskan turun-temurun itu mampu menyelamatkan warga setempat yang 95 persen tinggal di pesisir. Hasilnya, ketika tsunami pada tahun 2004  hanya 7 warga yang meninggal dunia dari jumlah pendudik lebih 78.000 di Simeulue.

“Pulau Simeulue termasuk daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Hingga kini masih sering gempa bumi,” ungkapnya.

Peluncuran film dokumenter ini sekaligus mengenang 8 tahun gempa dan tsunami Aceh.

13.18 | 0 komentar | Read More